KAYANTARA.COM, JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menyambangi Kompleks DPR RI di Senayan, Kamis (27/11/2025), untuk mengajukan usulan pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe B di Tanjung Selor.

Wagub hadir bersama jajaran Pemprov Kaltara, termasuk Kepala Bappeda Litbang, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Rombongan diterima anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, yang membidangi sektor kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan serta jaminan sosial.

Ingkong Ala menjelaskan bahwa Kaltara saat ini hanya memiliki satu RS Tipe B yang berada di Kota Tarakan.

Kondisi itu menyebabkan tingginya beban pelayanan karena rumah sakit tersebut menjadi rujukan bagi lima kabupaten/kota, bahkan hingga ke wilayah Kalimantan Timur.

Ia menegaskan RS Tipe B tambahan di ibu kota provinsi diperlukan untuk mengurai kepadatan layanan.

“Dengan penambahan satu RS Tipe B di ibu kota provinsi, kita bisa mengurai kepadatan pasien yang saat ini terjadi,” kata Wagub Ingkong Ala.

Pemprov Kaltara telah menyiapkan lahan seluas 11 hektar di Tanjung Selor, termasuk rencana pembangunan layanan kesehatan jiwa di dalam kompleks tersebut.

Menanggapi usulan itu, Irma Suryani menyatakan dukungan, namun mengingatkan adanya keterbatasan anggaran fisik pada 2026.

“Untuk 2026 tidak ada DAK pembangunan fisik. Anggaran difokuskan pada pemenuhan alat kesehatan bagi rumah sakit yang sudah ada. Tapi bukan berarti tidak mungkin diakomodir melalui APBN Perubahan,” ujar politikus NasDem itu.

Irma meminta Pemprov Kaltara tetap optimistis. Ia menilai kebutuhan RS Tipe B di Tanjung Selor mendesak dan berpotensi diprioritaskan dalam APBN Perubahan 2026 atau APBN 2027.

“Usulan Wagub ini saya terima dan akan terus saya kawal kepada mitra kerja Komisi IX, dalam hal ini Kementerian Kesehatan,” tuturnya.

Di akhir pertemuan, Wagub Ingkong Ala menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat merealisasikan pembangunan RS Tipe B demi peningkatan layanan kesehatan masyarakat Kaltara. (dkisp)

KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di kawasan perbatasan merupakan salah satu instrumen strategis untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta membuka ruang percepatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat menghadiri sekaligus membuka Seminar Nasional Aliansi Masyarakat Perbatasan Kalimantan Utara (AMP Kaltara), yang digelar di Balroom Hotel Luminor, Selasa (25/11).

Mengusung tema “Peluang dan Tantangan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Wilayah Perbatasan”, menurut Wagub Ingkong, isu ini sangat relevan dengan dinamika pembangunan nasional saat ini.

Wagub mengatakan Provinsi Kaltara memiliki posisi yang sangat istimewa dan strategis karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Daerah ini bukan hanya sekadar wilayah terluar, melainkan Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“DOB ini bukan hanya sekadar pemekaran administratif, melainkan sebuah rekayasa kebijakan yang harus dirancang secara matang, terukur, serta berbasis pada kebutuhan dan kapasitas riil daerah,” kata Wagub.

Peluang pembentukan DOB di wilayah perbatasan sangat besar, diantaranya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan, peningkatan investasi, serta penguatan identitas kebangsaan di wilayah yang berhadapan langsung dengan negara lain.

Disaat yang sama, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti kesiapan fiskal, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan infrastruktur pemerintahan, harmonisasi tata kelola, hingga stabilitas keamanan wilayah harus menjadi pertimbangan utama.

“Oleh karena itu, setiap langkah strategis harus dilandasi kajian akademik yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah pusat, akademisi, lembaga penelitian, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen bangsa untuk merumuskan arah pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terencana dan strategis,” ucapnya.

Wagub Ingkong mengajak seluruh peserta, akademisi, dan khususnya aliansi masyarakat perbatasan untuk menjadikan forum ini sebagai wadah kontribusi pemikiran yang konstruktif dan strategis.

“Mari kita wujudkan Kaltara yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan dengan DOB-nya, sebagai simbol kedaulatan, kesejahteraan, dan akselerator pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (dksip)

KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan persetujuan bersama terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Ketiganya meliputi, Ranperda Tentang Penanaman Modal, Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ranperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si dan Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., , Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, S.E., M.M., CSL, dan H. Muddain, S.T., dalam Rapat Paripurna ke-38 Masa Persidangan I Tahun 2025, di Gedung DPRD Kaltara, Selasa (25/11).

Di kesempatan ini, Wagub Ingkong mengparesiasi antusiasme dan perhatian yang diberikan dalam proses pembahasan Ranperda. Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif hadir sebagai respons proaktif Pemerintah Daerah terhadap dinamika perekonomian global yang semakin mengedepankan inovasi, kreativitas, dan kekayaan intelektual.

“Ranperda ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan landasan yang kuat bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Selain itu menciptakan ekosistem yang kondusif melalui fasilitasi permodalan, penyediaan ruang kreatif,” katanya.

“Perlindungan hak kekayaan intelektual, serta peningkatan kapasitas dan pemasaran produk, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru,” sambungnya.

Sejalan dengan upaya pengembangan ekonomi kreatif, Ranperda Tentang Penanaman Modal juga memegang peranan vital sebagai instrumen untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Ia berharap penanaman modal yang masuk bersifat berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Perda penanaman modal ini akan memberikan manfaat yang signifikan.

“Bagi Pemerintah Daerah, Ranperda ini memastikan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan investasi, mempermudah koordinasi antar instansi, dan meningkatkan realisasi investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi makro,” ucapnya.

Sedangkan bagi investor, Ranperda ini menjamin kemudahan berusaha, kepastian perizinan, dan perlindungan aset, pada akhirnya mendorong mereka untuk menanamkan modal lebih besar dan jangka pajang.

“Dan manfaat terbesar bagi masyarakat adalah terciptanya lapangan kerja,” ujarnya.

Pada kedua Ranperda ini, Wagub menegaskan bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban legislasi, tetap menjadi langkah maju yang signifikan dalam meletakkan fondasi ekonomi Kaltara yang lebih kokoh, mandiri dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Kemudian pada Ranperda Tentang APBD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2026, memiliki peran penting sebagai daya ungkit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ingkong pun menyebutkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan serta mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah, dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi.

“APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan terus di desain untuk bisa menjawab perubahan dari resiko dan dinamika ekonomi,” pungkasnya. (dkisp)

KAYANTARA.COM, JAKARTA – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki posisi strategis di jalur perdagangan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan luasnya peluang investasi di sektor energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) besar.

Hal tersebut Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum., jabarkan secara gamblang saat menjadi narasumber pada program talkshow Newsline Metro TV di Studio Metro TV, Jakarta Barat, Minggu (23/11) malam.

Adapun program talkshow Newsline yang dipandu presenter Gadis Bianca itu membahas terkait langkah pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun potensi lainnya, termasuk pengembangan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang ada di Bumi Benuanta.

“Kaltara berada di ALKI II yang menjadi urat nadi jalur perdagangan global di wilayah Pasifik, ada juga peluang investasi di bidang energi terbarukan seperti PLTA atau Hydro Power Plant, dan banyak komoditas unggulan seperti Rumput Laut, Udang, Kepiting dan Ikan Bandeng,” ujarnya.

Dihadapkan dengan pertanyaan langkah strategi apa yang Gubernur Zainal lakukan untuk menarik minat investor ke Kaltara, ia secara lugas menjabarkan runtutan mulai dari promosi di berbagai media hingga memberi kemudahan berinvestasi bagi para investor.

“Tentu ada beberapa upaya ya, seperti memasang iklan di papan iklan di dekat bandara Soekarno Hatta, lalu diberikan kemudahan dan kepastian hukum hingga pendampingan jika ingin melakukan kunjungan lapangan,” jelasnya.

Kedepannya, Provinsi Kaltara terus meningkatkan upaya pengembangan berbagai potensi sumber daya di Kaltara guna menjadikan Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan berkelanjutan.

Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kaltara dapat menyaksikan siaran lengkapnya yang rencananya akan di tayangkan dalam program talkshow Newsline Metro TV pada 25 November 2025, Pukul 14.30 WIB.

Turut hadir mendampingi Gubernur Zainal, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh, ST., MT, dan Plt. Kepala Badan Penghubung Kaltara H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP. (dkisp)