KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Menindaklanjuti ditetapkannya 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yakni Bulungan, Malinau dan Nunukan sebagai penyangga pangan Ibukota Negara (IKN), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pun terus berbenah dan bersiap diri. Sedianya, ada 12 daerah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai daerah penyangga pangan IKN baru.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara, Diana Risawaty menyebutkan, sekaitan dengan itu, DPKP telah menyampaikan sejumlah usulan melalui e-Proposal pada 2019. Usulan itu, masuk kedalam rencana kerja program Kementerian Pertanian (Kementan). “Bisa dikatakan usulan Kaltara, prioritas untuk beberapa tahun kedepan,” ucapnya.
Prioritas, lantaran DPKP Kaltara mengusulkan program pengembangan lahan pertanian di wilayah perbatasan, khususnya Malinau dan Nunukan. “Melalui data e-Proposal dari kabupaten/kota yang sudah diverifikasi dan diusulkan ke Kementan, Kaltara mendapat alokasi APBN sekitar Rp 72 miliar pada 2020,” urainya.
Anggaran itu, menurut Diana dapat saja bertambah atau berkurang. Bergantung pada realisasinya pada triwulan I. “Bertambah apabila realisasi memenuhi target dari pusat. Namun, bisa juga berkurang apabila realisasi tak memenuhi target, dan anggaran akan dialihkan ke provinsi lain yang membutuhkan,” ucapnya.
Lebih rinci, adapun program DPKP yang disandingkan dengan program Kementan guna menunjang persiapan penyangga pangan IKN baru, salah satunya program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasaran pertanian yang meliputi pendataan lahan, rehabilitasi jaringan irigasi, konstruksi, pembangunan embung, cetak sawah, perbaikan infrastruktur lahan rawa hingga penyediaan sarana produksi mendukung cetak sawah dan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan.
Selain itu, Kaltara juga mendapat alokasi anggaran APBN untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan berupa bibit padi, bawang merah dan cabe yang merupakan komoditi prioritas yang berpotensi sebagai penyangga kemandirian pangan IKN baru nantinya.
“DPKP Kaltara juga akan meningkatkan SDM petani dan keterampilan mereka dalam bercocok tanam sebagai upaya pemprov Kaltara dalam meningkatkan kapasitas pertanian kaltara hingga bisa menjadi lumbung pangan nasional maupun dunia,” tutupnya.(humas)
