KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulungan diprediksi meningkat dari rencana Rp108,9 miliar menjadi Rp126,5 miliar.
Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si memaparkan hal itu dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan pada Selasa (21/9) yang berisi agenda penyampaian rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2021.
Bupati menjelaskan, selain dari PAD, ada pula komponen penerimaan dari Pendapatan Transfer serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dalam pelaksanaannya terjadi penurunan atau peningkatan target penerimaan secara signifikan.
Meski demikian jumlah Pendapatan dari APBD 2021 yang semula direncanakan sebesar Rp1,245 triliun berubah menjadi Rp1,270 triliun.
Ketiga komponen penerimaan tersebut juga mempengaruhi Kebijakan Umum APBD (KUA) atau Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan selanjutnya mengambil langkah-langkah penyesuaian kebijakan anggaran berupa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021,” sebut Bupati.
Dilanjutkan, meski PAD diprediksi naik namun nilainya relatif masih kecil dibanding Pendapatan Transfer yang tergantung besar kecilnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah.
Maka ketergantungan Pemkab Bulungan untuk membiayai tugas pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan dari Pendapatan Transfer masih sangat besar.
“Untuk itu diperlukan kemandirian daerah dalam pembangunan,” ucapnya. Disampaikan pula untuk Belanja semula direncanakan Rp1,269 triliun naik menjadi Rp1,314 triliun atau mengalami penambahan sebesar Rp45,6 miliar.
Ditambahkan, prioritas pembangunan di Bulungan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara. Antara lain masih adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, masih rendahnya keterkaitan sektor industri dan usaha tradisional, rendahnya daya saing komoditi, rendahnya produktifitas pertanian dalam arti luas, belum terkelolanya sumber daya alam secara optimal, rendahnya kualitas SDM, pengurangan kesenjangan pembangunan dan ekonomi, serta peningkatan pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi. (hms)
