KAYANTARA.COM, JAKARTA-Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kehutanan berencana membuka 20 juta hektar lahan hutan demi kepentingan energi dan pangan mendapat. Namun wacana tersebut menuai sorotan dari berbagai pihak.
Salah satunya Anggota DPD RI, Hasan Basri. Senator asal Kalimantan Utara ini mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi kerusakan ekologis yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan ini, yang mencakup lahan seluas dua kali Pulau Jawa.
“Pembukaan lahan ini bisa mengancam lingkungan dan masa depan bangsa,” tegasnya. Ia juga mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut, mengingat pemerintah sebelumnya sudah membuka lahan untuk program lumbung pangan, namun dampaknya bagi masyarakat masih belum jelas.
Menurut Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI itu mengatakan pemerintah seharusnya fokus pada pemberdayaan lahan yang sudah ada, termasuk lahan bekas Proyek Lahan Gambut Jutaan Hektar di Pulau Kalimantan.
Ia mengusulkan agar intensifikasi pertanian dan modernisasi pengelolaan lahan menjadi solusi yang lebih berkelanjutan.
“Alih-alih membuka hutan baru, pemerintah seharusnya memanfaatkan lahan yang ada dan memberdayakan petani dengan teknologi modern. Ini akan meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan,” ujarnya.
Hasan Basri juga mendesak pemerintah untuk transparan dalam mempertanggungjawabkan hasil program-program sebelumnya, terutama yang terkait dengan food estate dan lumbung pangan di Kalimantan.
“Tidak perlu membuka lahan baru, fokus pada hasil yang sudah dicanangkan sebelumnya,” tambahnya. Mengenai status kawasan hutan di Pulau Kalimantan, Hasan Basri menekankan pentingnya evaluasi kebijakan yang adil dan arif. Ia berharap pemerintah dapat memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.
Sebagai penutup, Hasan Basri mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan pemerintah demi masa depan yang lebih baik. “Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” serunya mengingatkan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan rakyat.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan adanya potensi sekitar 1,1 juta hektar lahan yang bisa menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun. Salah satu komoditas unggulan yang akan dikembangkan yakni padi gogo yang dapat budidaya di lahan kering dan tanaman aren sebagai sumber bioetanol.
“Satu hektar aren mampu menghasilkan 24.000 kilo liter bioetanol. Jika kita menanam 1,5 juta hektar aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter,” katanya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin30 Desember 2024.
Konsep ini, katanya, akan memperluas‘program ketahanan pangan atau food estate dari skala besar hingga kecil seperti di tingkat kecamatan sampai desa. Raja bilang, Kementerian kehutanan hanya berperan sebagai penyedia lahan, sementara swasembada pangan dan energi olehKkementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (*/adv)
