KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Fajar Mentari, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kalimantan Utara (DPD KNPI Kaltara) versi Laode Umar Bonte menyatakan mendukung digelarnya Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kota Tarakan. Menurutnya, Musda memang harus digelar karena KNPI Kaltara yang diketuai Niko Ruru, harus punya struktur di tingkat kabupaten dan kota.
“Keliru juga kalau ini dinarasikan sebagai perpecahan KNPI. ‘Kan Musda KNPI Kota Tarakan tahun lalu, versi Haris Pratama yang di Kaltara itu diketuai Andi Mulyono. Jadi organisasinya berbeda. Saya juga Ketua KNPI, organisasinya juga berbeda dengan Niko Ruru dan Andi Mulyono,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dualisme kepemimpinan terjadi jika dalam satu organisasi terjadi konflik internal. Sedangkan yang terjadi di Kota Tarakan, Musda digelar untuk memilih kepemimpinan masing-masing organisasi.
“Musda yang digelar di Tarakan hari kemarin (11 Mei 2025), bukanlah Musdalub atau Musda untuk mengganti kepemimpinan sebelumnya. Tapi ini Musda dengan organisasi yang berbeda,” ucap Fajar.
Di Kaltara, dia menjelaskan, kalau tidak salah, ada tiga KNPI Provinsi.
“Masing- masing ada pengurus pusatnya, ada badan hukumnya, ada kantornya. Demikian juga di Kaltara dan di tingkat kabupaten / kota,” katanya.
Terkait pernyataan Ketua Umum DPD IMM Kalimantan Utara, Ainulyansyah, Fajar Mentari menyebutkan, pernyataan soal perpecahan KNPI ini menunjukkan Ainulyansyah belum memiliki pengetahuan yang memadai dalam berorganisasi.
“Saya tidak mau bilang Dia belum matang atau dewasa dalam berorganisasi. Menurut saya Dia hanya belum paham definisi yang sebenarnya. Tetapi saya tetap mengapresiasi sikapnya yang kritis terhadap kepemudaan di Kaltara dan Kota Tarakan. Karena dia junior saya, saya menyarankan, boleh kritis tapi jangan hanya berdasarkan asumsi. Tapi perlu melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan,” terangnya.
Menurutnya, Ainulyansyah harus memahami kedudukan masing-masing KNPI yang ada di pusat dan Kaltara.
“Pelajari dulu, badan hukumnya seperti apa?, yang mana diakui Kemenpora?, yang Musda di Tarakan itu, apakah untuk mengganti yang sebelumnya atau memang organisasinya berbeda?” jelasnya.
“Saya juga pernah di titik kritis-kitisnya, Insya Allah satu Kaltara tahu bagaimana ktitisnya saya, tapi bedanya kalau saya menggunakan metode investigasi, sementara adinda Ainul hanya menggunakan asumsi, sehingga menurut saya itu kurang bijak,” lanjut Fajar.
Fajar juga mengatakan, merupakan hal yang wajar jika Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, dekat dengan KNPI.
“Itu bentuk perhatian Gubernur terhadap kepemudaan di Kaltara. KNPI versi Niko beliau hadir, di KNPI versi Andi Mulyono juga beliau hadir. Kalau cuma urusan berfoto, dengan siapapun termasuk dengan KNPI versi saya, Pak Gubernur juga malah sering berfoto dengan saya. Tidak mungkin beliau menolak. Jadi, tidak benar, jika Gubernur punya kepentingan politik untuk mendukung salah satu KNPI di Kaltara,” terangnya.
“Soal kepentingan, semua KNPI punya kepentingan dengan pemerintah. Sebaliknya, pemerintah juga punya kepentingan terhadap pemuda di Kaltara,” imbuh Fajar.
Menurut Fajar, Niko memang adalah sosok organisatoris, punya integritas yang baik, tidak punya cacat atau track record menyalahgunakan anggaran organisasi, tidak pernah korupsi senyap, tidak terkenal sebagai pribadi yang arogan, tidak pernah butuh validasi atau pengakuan dari diri sendiri. Niko adalah orang yang besar di Kaltara, sehingga tahu persoalan di Kaltara dan dikenal oleh organisasi-organisasi kepemudaan. Sementara dari sisi Andi Mulyono, tidak seberapa kenal.
Saya sendiri yang juga sebagai ketua KNPI Kaltara dengan versi yang berbeda, malu sama Niko, karena struktur di level kabupaten / kota belum saya bentuk-bentuk sampai dengan sekarang, padahal saya lebih dulu menyandang ketua daripada Niko.
Dia justru heran, jika Ainul menyoal Musda KNPI versi Niko Ruru, sementara dia menjadi bagian KNPI Kota Tarakan versi Andi Mulyono.
“Kalau bicara kepentingan, Dia ‘kan juga punya kepentingan?, lalu mengapa harus mempermasalahkan Musda KNPI versi Niko? Sementara Dia sendiri berada dalam struktur di KNPI versi Andi Mulyono, maka subtansi yang Dia persoalkan itu tentu menjadi subjektif,” tutupnya mengungkapkan. (*)
