Perkembangan QRIS di Kaltara hingga 19 Juni, Diidominasi Tarakan sebesar 3.870 NMR

KAYANTARA.COM, TARAKAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi (KPwBI) Kaltara menyelenggarakan kegiatan Webinar Series 4.0 Jilid II, Selasa (23/6/2020). Seminar juga juga ditujukan kepada Organisasi Perangkat Derah (OPD) pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kaltara.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi daerah, dan lainnya seperti tiket masuk ke objek-objek pariwisata.

Namun demikian, ketersediaan kanal pembayaran non tunai khususnya bersifat contactless seperti menggunakan QRIS masih memiliki ruang untuk ditingkatkan dalam menghadapi kondisi pandemi covid-19 dan era new norm.

Acara Webinar Series 4.0 Jilid II ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kaltara,  Suriansyah dengan peserta sekitar 180 orang dari berbagai instansi yang terdiri dari OPD di wilayah Kaltara.

Materi disampaikan oleh Kepala KPwBI Kaltara, Yufrizal mengenai perkembangan dan evolusi sistem pembayaran dari zaman barter hingga hadirnya layanan sistem pembayaran menggunakan platform, Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia (BPSPI) 2025, kebijakan sistem pembayaran oleh BI di masa pandemi covid-19, QRIS dan manfaatnya bagi Pemda, serta potensi penerimaan Pemda yang dapat disediakan kanal pembayaran menggunakan QRIS.

Baca Juga :

Gugatan Datu Iman ‘Kandas’ di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

“Berdasarkan rekapitulasi data PAD oleh Kemenkeu, dari 6 Pemda di wilayah Kaltara pada tahun 2019 terdapat potensi 947,1 miliar rupiah dana yang dapat diterima secara non tunai menggunakan kanal pembayaran contactless,” ungkap Yufrizal.

Saat ini di wilayah Kaltara telah terdapat 10 PJSP Bank berizin QRIS, 2 PJSP Non Bank berizin QRIS, dan 1 PJSP berizin QRIS melalui co-branding.  Adapun terkait dengan perkembangan QRIS di wilayah Kaltara, sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 telah tersedia 6.782 National Merchant Repository (NMR) 2 di wilayah Kaltara yang didominasi berada di wilayah Kota Tarakan sebesar 3.870 NMR (57%).

Usai menggelar Webinar Series 4.0 Jilid II ini, KPwBI Prov. Kaltara berharap agar Pemda bersama dengan PJSP dapat menindaklanjutinya dengan menyediakan kanal pembayaran non tunai.  Khususnya untuk pajak dan retribusi.

“Sehingga Pemda di wilayah Kaltara telah siap menyambut era new norm melalui ketersediaan kanal pembayaran bersifat contactless melalui QRIS, dan penerimaan PAD Pemda diharapkan juga dapat meningkat. KPwBI Kaltara bersama dengan PJSP di wilayah Kaltara akan senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan transaksi sistem pembayaran bersifat contactless di masa pandemi covid-19 dan era new norm,” jelasnya. (sur)

Baca Juga :

Pembangunan Jembatan Capai 85 Persen, Dansatgas: Kami Tidak Mengabaikan Kualitas

Iklan