KAYANTARA.COM, TARAKAN-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menemui Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa (26/11/2019).
Namun, pertemuan terkait kesejahteraan nelayan ini dipimpin langsung oleh Menteri KKP, Edy Prabowo yang disambut hangat oleh Hasan Basri selaku Wakil Ketua II Komite II DPD RI.
Dalam pertemuan itu, baik dari Menteri KKP maupun Komite II DPD bersepakat akan memperjuangkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Tak terkecuali bagi nelayan di Kalimantan Utara (Kaltara).
“Komoditi perikanan yang diperjuangkan itu adalah peningkatan harga udang, bantuan perikanan dan balai benih di Kaltara,” kata Hasan Basri.
Di sisi lain, pertemuan ini juga membahas alternatif usul rumusan pasal 3A, dalam rangka perubahan ke-5 UUD NRI tahun 1945. Salah satunya pasal 3A baru. Kesatu MPR menetapkan garis besar haluan negara atas usul Presiden dan DPD.
Sementara alternatif 2 pasal 3A baru menyebutkan, (1) MPR menetapkan garis besar haluan negara atas usul Presiden setelah mendapat perserujuan bersama dengan DPD. (2) Penjabaran garis besar haluan negara diwujudkan dalam RAPBN yang diajukan oleh Presiden kepada DPR setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPD.
Adapun beberapa catatan penjelasan pada poin pertama mengatakan, baik rancangan GBHN maupun RAPBN disusun oleh Presiden/Pemerintah atas persetujuan bersama dengan DPD, karena DPD berfungsi mewakili kepentingan daerah-daerah dari seluruh Indonesia.
Mengapa DPR tidak? Karena RGBHN ditetapkan dalam forum MPR dimana para anggota DPR sudah otomatis terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Demikian pula RAPBN juga dibahas dan ditetapkan menjadi APBN dalam forum DPR.
Beberapa waktu lalu, Hasan Basri sempat menanyakan berbagai hal tentang program KKP yang sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Misalnya, bantuan alat tangkap ikan, mesin ketinting dan bantuan kapal nelayan. “Kami berharap bantuan-bantuan itu terus berlanjut, bahkan bisa ditingkatkan lagi khususnya bantuan kapal bisa ditingkatkan GTnya,” pintanya.
Senator asal Kaltara ini juga menitipkan beberapa persoalan yang dihadapi nelayan untuk disikapi bersama guna mendapatkan solusinya. Seperti harga jual udang yang terus merosot, kepemilikan lahan pertambakan yang diperlukan kejelasan hukumnya, bantuan untuk keperluan petani rumput laut, bibit atau benih unggul pertambakan dan lainnya.
“Kepemilikan lahan tambak yang tembak yang harus segera ada solusi Hukumnya. Karena di mana kita ketahui bahwa syarat kepemiikan lahan hanya dibatasi 2 hektare,” katanya.
Sementara, lanjut Hasan Basri, rerata petani atau nelayan yang punya lahan tambak di Kaltara lebih dari 2 hektare. Bahkan ada yang sampai 20 – 30 hektare. “Sehingga inilah yang perlu dipertemukan solusi terbaiknya,” tuturnya.
“Dengan begitu sinergitas antara DPD RI dan KKP sebagai mitra kerja khususnya di daerah perbatasan seperti Kaltara yang merupakan salah satu daerah penghasil perikanan terbesar di Indonesia, bisa terus terlaksana dalam rangka mencapai target kementerian dalam melaksanakan programnya,” demikian Hasan Basri. (*)
Editor: Mansyur Adityo
