Kapolda Ingatkan Kebijakan Pemkot jangan Sampai Berdampak Terjadinya Krisis Keamanan

Rapat koordinasi persiapan Kota Tarakan dalam kebijakan menuju new normal yang dihadiri Kapolda dan Ketua DPRD Kaltara, pagi tadi.

KAYANTARA.COM, TARAKAN – Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Pol Indrajit turut hadir dalam rapat persiapan Kota Tarakan menuju new normal, Jumat (5/6/2020).

Hal ini seiring pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak 26 Mei lalu akan berakhir pada 6 Juni besok.

Dalam rapat itu, Kapolda Indrajit menitipkan pesan penting kepada Pemkot Tarakan melalui Wali Kota dr Khairul untuk memperhatikan hal-hal yang akan menjadi dampak dari kebijakan yang diputuskan di tengah pandemi Covid-19.

“Sekarang kita sedang menghadapi krisis kesehatan dan berdampak kepada krisis ekonomi, jangan sampai dengan situasi krisis ekonomi ini menjadi krisis keamanan di negara kita, seperti yang terjadi di Amerika Serikat saat ini,” pesannya melalui Kepala Bidang Humas Polda Kaltara, AKBP Berliando kepada awak wartawan.

Untuk itu, mantan Wakapolda Jawa Tengah ini mengingatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sudah matang dipikirkan dampaknya terhadap masyarakat.

“Masyarakat kita saat ini sedang susah, mari kita sama-sama ikut membantu meringankan beban masyarakat. Awali dari kita selaku pejabat-pejabat pemerintah ini dan ajak seluruh elemen masyarakat pengusaha untuk berbagi dan tidak melakukan PHK kepada karyawannya,” tuturnya.

“Kalau masyarakat kelaparan tentu akan berpotensi terjadi kerusuhan, tinggal cari pemicunya maka masyarakat akan memanfaatkan sampai terjadi penjarahan sehingga dapat mengancam kemanan wilayah kita,” sambung Indrajit.

Pernyataan Kapolda Kaltara ini tak terlepas dari kebijakan Pemkot Tarakan yang memberlakukan besaran tarif rapid diagnostic test (RDT) sebesar Rp1 juta kepada setiap orang yang melakukan perjalanan dari Tarakan menuju daerah lain, termasuk empat kabupaten di Kaltara.

“Sekarang kita bisa mengatasi krisis kesehatan dengan pengetatan protokol kesehatan yang segala macam harus rapid test, tapi saat ini masyarakat sedang susah, mana sanggup bayar RDT Rp 1 juta,” cetusnya  “Tentu ini akan  berdampak krisis ekonomi karena moda transportasi untuk menggerakan ekonomi terganggu,” demikian Kapolda. (sur)

Iklan



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here