BAP DPD RI Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Warga Tarakan dengan TNI AL

Warga: Data Kami Bukan Rekayasa!

Perwakilan warga Kampung Bugis dan Pantai Amal saat mengikuti rapat penyelesaian sengketa lahan bersama

KAYANTARA.COM, JAKARTA-Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan milik warga Kampung Bugis Kelurahan Karang Anyar dan Pantai Amal dengan TNI AL.

Karena masih di tengah Covid-19, pertemuan tersebut dilakukan secara daring dengan perwakilan masyarakat Kampung Bugis dan Pantai Amal, Kota Tarakan, Provinsi Kaltara, Rabu, (17/3/2021).

“Rapat ini merupakan langkah pertama yang diambil BAP DPD RI guna memperoleh data dan informasi yang komprehensif dari pihak pengadu, yaitu warga Pantai Amal dan Kampung Bugis,” kata Ketua BAP DPD RI, Bambang Sutrisno saat membuka rapat.

Dia menuturkan upaya penyelesaian sengketa lahan itu dilakukan sesuai pengaduan Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri yang Ia terima pada 23 Juli 2020.

Hal demikian dibenarkan oleh Hasan Basri saat dikonfirmasi media ini. Ayah satu anak ini mengatakan upaya tersebut merupakan langkah yang terus diperjuangkannya ke Pemerintah Pusat agar tak lagi berlarut-larut.

“Ini adalah tindak lanjut aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan ke kami saat datang ke Jakarta beberapa waktu lalu,” ujar Hasan Basri.

Adapun lahan yang menjadi sengketa dengan TNI AL di Kampung Bugis, Kelurahan Karang Anyar berada di wilayah RT 11, 14, 15 dan 16. Sementara di Kelurahan Pantai Amal terdapat di RT 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 15.

“Lahan yang diklaim di Kampung Bugis itu antara 73 sampai 76 hektare. Kalau di Pantai Amal kurang lebih 434 hektare. Di Kampung Bugis lahan yang diklaim sudah penuh dengan rumah warga turun temurun,” ungkap Yusuf warga Kampung Bugis, didampingi Azis warga Pantai Amal.

Mereka menegaskan data yang disampaikan kepada pemerintah dan senator Kaltara bukan rekayasa. “Data ini bukan mengada-ada, tetapi ada yuridisnya. Kami berharap permasalahan ini bisa segera terselesaikan,” tegas Yusuf.

“Mudah-mudahan kebenaran segera terkuak. Sehingga masyarakat ini bisa tenang dengan memanggil semua pihak terkait. Kami yakin masalah yang difasilitasi Bapak Hasan Basri ini bisa terselesaikan,” tambah Azis dengan optimis. (mediaHB/sur)

Iklan



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here