KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Fenomena gerakan perempuan bukan lagi hal tabu, tak sekedar diperbincangkan namun juga bagian dari upaya bersama mewujudkan keadilan dalam berbagai lini, bahwasanya urusan mendapat hak dalam bidang apapun porsinya adalah sama, selama bisa dan mau melakukannya.
Namun demikian, dalam implementasinya masih jauh dari harapan, tak jarang pemahaman setiap orang berbeda. Apalagi gerakan perempuan kadang kala masih dikonotasikan buruk, terlebih ketika isu gender dimunculkan. Meskipun, isu gender telah bergulir sejauh ini, bahkan oleh Provinsi Kaltara sedang berupaya mewujudkan kesetaraan (keadilan) gender.
Tentunya sumber-sumber pemicu ketidakadilan harus mendapat perhatian serius, menekan diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan lain sebagainya. Saat ini melalui agenda politik, tentu menjadi peluang bersama untuk mendorong suara perempuan dalam berbagai isu yang bergulir, dalam politik itu sendiri, akses terhadap lingkungan, dan berbagai peluang lainnya.
Pesta demokrasi di Indonesia telah diambang pintu perayaan, tahun ini menjadi arena bagi setiap warga negara Indonesia untuk memilih para pemimpin lima tahun kedepan. Proses yang kemudian menjadi ajang unjuk ide dan gagasan membangun negeri untuk lebih maju, dan tangguh dalam menghadapi tantangan global yang saat ini terdampak dari pemanasan global atau perubahan iklim, meletusnya perang antara negara dan yang terbaru adalah konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel, menelan korban kurang lebih 10.000 jiwa dimana setengahnya adalah Perempuan dan anak-anak.
Dengan berbagai fenomena yang ada, bertepatan momentum, peringatan “One day One Voice”, juga bertepatan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan(HAKTP), didukung FAMM Indonesia, yang kali ini mengusung tema, “Solidarity Across Boarders” atau “Solidaritas melintasi Batas”. Hangout Community bersama komunitas perempuan muda di Kaltara berinisiatif menyelenggarakan, Dialog bersama mendorong suara perempuan, berfokus pada Kesempatan Berpartisipasi dalam Politik. Dimana target peserta adalah kelompok perempuan, perempuan muda dan perempuan yang hari ini ikut berkontestasi dalam ranah politik.
Tergabung dalam proses ini, Komunitas Kopi Pekan, Mahasiswa Unikaltar, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Sahabat Milenial Kaltara, Hijabers Community, FAD, teman-teman media dan para perempuan yang aktif dalam partai politik.
Hadir sebagai pemantik diskusi, Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani, Anggota Bawaslu Bulungan, Sri Wahyuni Yusuf, dan Hangout Community Jannah sebagai inisiator bersama FAMM Indonesia.
Dalam kesempatan ini, kami mempercakapkan berbagai hal terkait perempuan dalam politik, bagaimana kesempatannya, lalu apa perannya. Selain itu sebagai lembaga perempuan kami juga mendorong 10 agenda perempuan hasil rembuk bersama perempuan Indonesia awal 2023 lalu, diantaranya , Kesempatan berpartisipasi dalam proses politik, Menghentikan eksploitasi sumber daya alam, Perlindungan Perempuan Pembela HAM. (terlampir).
“Teman-teman perempuan, komunitas, ataupun yang saat ini menjadi caleg bisa menggunakan dan atau mengambil salah satu dari 10 agenda tersebut untuk menjadi isu dan target capaian bersama, terlebih jika nanti bisa duduk menjadi wakil rakyat,”
Dari sekian banyak persoalan perempuan, setidaknya dalam momentum politik hari ini, 10 agenda perempuan ini bisa menjadi sinergi bersama, menuju solusi yang sebenarnya, dengan harapan tak ada lagi ketimpangan akses bagi perempuan, terlebih kekerasan yang terjadi atas ketimpangan tersebut.
“Ini hanya sebagian upaya yang bisa kita lakukan, ada banyak kepala yang bisa melahirkan ide dan gagasan, dan pastinya itu bisa lahir dari perempuan. Melalui momentum kali ini kita mengisi kemampuan perempuan, agar bisa berdaya, yang kemudian bisa berkarya, untuk dirinya dan orang banyak. Hingga pada akhirnya besar harapan kita semua bisa mengisi peran tanpa adanya kekerasan,” terang Jannah selaku Hangout Community
Ada ribuan lapisan yang perlu didobrak bagi perempuan untuk bisa terlibat dalam peran-peran sosial pun demikian dalam politik. Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani, mengungkapkan jumlah pemilih perempuan khususnya di Bulungan mencapai 53.490, dari jumlah seluruh pemilih 112.128, tak jauh berbeda dengan jumlah pemilih laki-laki yakni 58.638.
“Dalam politik ada peluang 30 persen untuk perempuan, sayangnya saat ini masih belum sepenuhnya bisa terisi. Selain menjadi peserta tentu perempuan juga bisa berpartisipasi sebagai pemilih, tentunya yang harus disadari adalah jangan sampai terlibat politik uang, tolak money politik,”
Disisi lain, berdasarkan survey hasil pemilihan 2019, ada 72 persen pemilih perempuan mengaku menerima politik uang, padahal sudah jelas sanksi bagi penerima dan yang memberi dalam transaksi tersebut.
“Pelaku maupun penerima politik uang bisa dijerat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta,” tegas anggota Bawaslu Bulungan Sri Wahyuni Yusuf.
Berbagai persefektif, kesempatan politik juga harus bisa menjadi upaya bersama para perempuan untuk bersolidaritas tanpa batas. Dialog kali ini juga membahas berbagai fenomena kekerasan terhadap perempuan, dan bagaimana perempuan bersikap. (*/kyt)
Berikut 10 Agenda Perempuan Konsorsium We Lead
- Mewujudkan perlindungan perempuan, dan anak seluruh Indonesia
Kami menuntut perempuan, anak dan kelompok yang dipinggirkan bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Kami mendorong lahir dan terlaksana kebijakan yang responsif gender, dihapusnya perda diskriminatif, mengembangkan kurikulum pendidikan yang berkeadilan gender dan menyediakan layanan yang berpihak pada korban termasuk penyediaan rumah aman serta tersedianya anggaran yang memadai untuk layanan dan pemulihan korban.
- Menghentikan eksploitasi sumber daya alam
Kami menuntut dihentikannya eksploitasi sumber daya alam, kami mendorong perlindungan pada kekayaan alam Indonesia, karena itu menjadi sumber penghidupan masyarakat dan mengakui kepemilikan lahan lokal. Kami mendorong program reklamasi lahan dan reboisasi serta program-program lainnya yang mendukung kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati serta mendorong pengesahan RUU masyarakat adat.
- Menyediakan layanan dasar yang mudah dijangkau
Kami menuntut hadirnya layanan dasar yang inklusif dan terjangkau oleh masyarakat khususnya di pulau-pulau terpencil, termasuk didalamnya adalah layanan kesehatan seksual dan reproduksi, penanganan stunting dan tersedianya tenaga kesehatan dan kader- kader posyandu yang memiliki kapasitas. Kami juga menuntut adanya wadah pendidikan formal yang mau menerima perempuan putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi serta tersedianya anggaran untuk peningkatan kapasitas bagi perempuan dan kaum termarjinalkan lainnya untuk membentuk kader-kader yang militan dan berpihak kepada perempuan dan anak
- Memenuhi hak atas pekerjaan yang layak
Kami menuntut pemenuhan hak pekerjaan yang layak untuk perempuan, dengan menghadirkan kebijakan yang responsif gender di perusahaan termasuk di dalamnya kebijakan untuk memberi kesempatan yang sama untuk perempuan di posisi manajerial, menindak pelaku kekerasan di perusahaan dan hak maternitas pekerja perempuan.
- Menangani Esktremisme dengan serius
Kami menuntut penanganan ekstrimisme lebih serius dan sistematik, termasuk diantaranya dengan mengintegrasikan gender dalam kebijakan penanggulangan ekstrimisme, melaksanakan dengan sungguh-sungguh kebijakan penanggulangan Ekstremisme, menghapus dan menolak ijin fasilitas umum, perumahan, fasilitas pendidikan yang eksklusif yang berpotensi mengembangkan paham-paham intoleransi.
- Kesempatan berpartisipasi dalam proses politik
Kami menuntut kesempatan yang sama untuk perempuan dan kelompok yang dipinggirkan untuk terlibat aktif dalam proses-proses politik dari tingkat daerah hingga nasional tanpa diskriminasi. Memastikan partisipasi yang bermakna untuk perempuan dan kelompok yang dipinggirkan dalam perumusan kebijakan publik.
- Menyediakan lingkungan hidup yang sehat
Kami menuntut hadirnya lingkungan hidup yang sehat untuk saat ini dan masa depan, kami mendorong pengendalian emisi, pengelolaan sampah yang sistematis dengan melibatkan masyarakat, mengurangi aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan, membentuk tim AMDAL yang bisa dipercaya dan menyebar luaskan secara masif kampanye lingkungan sehat.
Lewat Sambang, Personel Dit. Binmas Polda Kaltara Ajak Warga Wujudkan Kamtibmas Kondusif
- Mewujudkan keadilan ekonomi yang merata
Kami menuntut hadirnya keadilan ekonomi dalam bentuk kemudahan akses pasar untuk produk lokal yang diproduksi kelompok perempuan, sarana produksi yang bisa dikelola perempuan, meningkatkan fungsi fasilitas umum untuk meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan dan memberi ruang pada perempuan untuk memiliki kemandirian ekonomi.
- Menciptakan infrastruktur yang ramah dan aman untuk perempuan
Kami menuntut adanya infrastruktur yang ramah dan aman untuk perempuan dan kelompok disabilitas, dan mendorong pemanfaatan hasil kekayaan alam Indonesia untuk menghadirkan sarana dan prasarana yang layak tanpa terkecuali.
- Perlindungan Perempuan Pembela HAM
Kami menuntut adanya perlindungan bagi perempuan pembela HAM, dengan tidak melakukan kriminalisasi pada aktivis gerakan perempuan dan menghadirkan kebijakan yang memastikan adanya mekanisme perlindungan baik yang disediakan oleh negara maupun yang bisa disediakan oleh masyarakat.
