KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie mengingatkan agar pengelolaan dana hibah yang disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara harus lebih tertib administrasi. Ini dikarenakan masih banyaknya persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaannya.
“Dari hasil evaluasi Itjen (Inspektorat Jenderal) Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), banyak permasalahan terkait hibah yang harus segera ditangani Biro Kesra. Salah satunya, adalah adanya penerima hibah yang belum memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah,” kata Irianto saat memimpin rapat staf dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara, Senin (17/2).
Untuk menanganinya, Gubernur memerintahkan agar OPD terkait untuk memberikan ultimatum kepada penerima hibah untuk segera memberikan pelaporan dalam waktu dekat. “Apabila hingga waktu yang ditentukan, laporan tak juga disampaikan maka Inspektorat Kaltara akan diturunkan untuk melakukan audit,” tutur Gubernur.
Persoalan lain yang juga patut menjadi perhatian, adalah mengenai program pemberangkatan umroh yang didanai Pemprov Kaltara. “Pengelolaan program ini, harus jauh lebih rapi dan tertib administrasi dari sebelumnya. Selain itu, sebisanya direalisasikan pada Agustus, bukan lagi akhir tahun seperti sebelumnya,” jelas Irianto.
Pada rapat tersebut, turut dibahas sejumlah program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan Pemprov Kaltara. Diantaranya, rencana pagelaran dialog dan seminar kemaritiman tingkat nasional yang menghadirkan 2 narasumber berkompeten di bidang kemaritiman.
“Kegiatan ini akan dikoordinasikan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara. Untuk lebih menggaungkannya, diminta keterlibatan para pengusaha perikanan dan kelautan di Kaltara,” ungkap Gubernur.
Selain itu, Irianto juga menginstruksikan untuk memberikan bantuan kepada lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIIB Nunukan. “Pemprov Kaltara akan menyalurkan bantuan mesin pengolahan air bersih untuk Lapas Kelas IIIB Nunukan. Selain itu, Pemprov juga akan mengupayakan pemberian bantuan mobil ambulans guna kebutuhan penanganan kesehatan warga binaan lapas tersebut,” ucap Irianto.
Rencana lainnya, Pemprov akan menyampaikan surat permohonan kepada Perwakilan BI Provinsi Kaltara untuk dapat menyalurkan bantuan mobil pemadam kebakaran melalui program coorporate social responsibility (CSR)-nya.
Bahasan lainnya, Gubernur direncanakan akan meresmikan sejumlah proyek fisik yang pembangunannya didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara dan telah tuntas dibangun.
Peresmiannya direncanakan pada April atau Mei tahun ini. “Dari laporannya, ada beberapa proyek yang sudah siap diresmikan. Seperti, proyek pengembangan Pelabuhan Tengkayu I, Toko Indonesia, dan lainnya,” tutup Gubernur.(humas)
