KAYANTARA.COM, TARAKAN – Pembahasan sengketa lahan di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, berlanjut.
Jika sebelumnya, perwakilan warga Pantai Amal pada 9 Maret lalu menemui anggota DPD RI, Hasan Basri, di Jakarta, kali ini giliran senator Kaltara itu yang menyambangi puluhan warga, Ahad (9/3/2020).
Dalam pertemuan tersebut, warga setekpat menyampaikan masalah sengketa lahan yang sekian lama dipersoalkan hingga saat tak menemukan solusi, baik dari pemeringaj daerah maupun pemerintah pusat.
Sengketa lahan dimaksud adalah terkait konflik lahan yang melibatkan sejumlah masyarakat Kelurahan Pantai Amal dengan pihak Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) XIII Tarakan.
“Masyarakat sangat mengharapkan semua pihak khususnya dari Senator Hasan Basri selaku wakil Kaltara, menyampaikan aspirasi warga Pantai Amal kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden Jokowi, tolong agae bisa perintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk menuntaskan masalah ini,” ucap salah satu warga Pantai Amal dalam diskusi tersebut.
Bahkan masyarakat berkeinginan untuk berjumpa langsung dengan Presiden Jokowi agar bisa menyampaikan persoalan yang puluhan tahun nasib sengketa lahan ini tidak kunjung temukan solusi dan menjadi masalah turun-temurun setiap pergantian kepala daerah di Tarakan.
Pemerintah Kota Tarakan juga telah membentuk tim percepatan untuk penyelesaian persoalan sengketa lahan tersebut. Namun, persoalan ini juga harus ada penyelesaian di tingkat pusat, dikarenakan ada kepentingan negara dalam persoalan itu, ada juga masalah sosialnya.
“Saya telah menyampaikan kepada perwakilan warga yang telah bertemu di Jakarta, bahwa saya akan turun langsung di lapangan. Melalui agenda resmi serap aspirasi masyarakat dan daerah ini, saya harus datang dan mendengar secara langsung permasalahan ini, sehingga terdokumentasi secara formal untuk ditindak lanjuti di sidang paripurna DPD RI mendatang,” ungkap Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri di hadapan masyarakat Pantai Amal Tarakan.
Dia menambahkan akan melakukan pembahasan di alat kelengkapan DPD RI dan mengkomunikasikan kepada kementerian terkait termasuk kepada Presiden agar segera mendapatkan respon secepatnya.
“Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut, masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan mengharapkan keadilan serta kehadiran negara dalam hal ini pemerintah untuk membela kepentingan rakyatnya,” tegasnya.
“Semua pihak bisa saling bekerjasama, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, yakni Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Provinsi Kaltara untuk terus melakukan komunikasi dan langkah-langkah agar medapatkan solusi terbaik untuk semua pihak,” demikian Hasan Basri. (*)
Reporter: Mansyur Adityo
