KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pelelangan proyek infrastruktur 2020 yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara dipercepat prosesnya.
Sesuai data pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, per 18 Maret 2020 dari 42 paket kegiatan DPUPR-Perkim yang telah memiliki surat tugas, 13 kegiatan diantaranya sudah selesai tender.
Sementara 29 kegiatan dalam proses tender. “Ini sesuai dengan arahan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie agar pelaksanaan kegiatan di 2020 bisa dimulai lebih cepat dari sebelumnya,” ujar Sapi’i, pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Pembangunan Setprov Kaltara saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (19/3).
Disebutkan, dari 42 paket yang telah memiliki surat tugas tersebut, total pagu anggarannya Rp 269 miliar lebih. Dengan jenis pengadaan yakni, konstruksi 26 paket, barang 1 paket, konsultasi 14 paket, dan jasa lainnya 1 paket. “Total paket kegiatan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemprov Kaltara, per 18 Maret 2020 sebanyak 92 paket. 35 paket telah selesai tender, 52 paket dalam proses tender, dan 5 paket sedang dalam persiapan tender,” kata Sapi’i.
Sementara itu, kepala DPUPR-Perkim Kaltara Sunardi mengatakan, khusus pekerjaan infrastuktur jalan, saat ini dari total 22 paket yang ada di Bidang Bina Marga, 14 paket sudah masuk ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), 5 paket fisik telah selesai tender, 3 paket telah berkontrak, dan 2 paket sudah mulai melaksanakan pekerjaan. “Ada dua paket yang sudah mulai kegiatan pengerjaan fisik. Insya Allah akhir bulan ini, sekitar 13 paket akan berkontrak,” tutup Sunardi.
Sebelumnya, dalam beberapa kali kesempatan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie selalu mengingatkan agar dipercepat realisasi kegiatan tahun ini. Utamanya yang didanai melalui APBD Provinsi Kaltara.
Gubernur menegaskan, agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Biro di lingkup Pemprov Kaltara segera melakukan proses lelang untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
“Saya minta, Februari atau Maret sudah selesai proses lelangnya. Sehingga akhir Maret atau awal April bisa teken kontrak dan kegiatan sudah dapat jalan. Dengan demikian, kita punya waktu panjang dalam pengerjaannya,” kata Irianto di depan para kepala OPD pada saat rapat staf. (humas)
