KAYANTARA.COM, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk saling menguatkan sekaligus bersinergi melawan dampak Covid-19.
Hari ini, Kamis (30/4), Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo melakukan audiensi dengan 56 perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) secara virtual.
Dalam kesempatan tersebut, para nelayan mengeluhkan sejumlah persoalan seperti penurunan harga ikan, kesulitan mengakses pemodalan atau pembiayaan, dan kesulitan mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Masalah Covid-19, memang semua terhambat dan terkendala. Saya butuh kalau ada masalah tolong tunjukan dimana, mari sama-sama kita tangani,” kata Menteri Edhy dalam diskusi tersebut sebagaimana dalam press releasenya.
Atas persoalan tersebut, KKP pun telah menyiapkan sejumlah kebijakan antisipatif. Terkait dengan harga ikan misalnya, Menteri Edhy memastikan telah melakukan sejumlah langkah seperti mengirimkan surat edaran (SE) kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam surat tersebut, dia mengajak Pemda untuk melibatkan nelayan dan pembudidaya pada setiap bantuan sosial maupun bantuan lainnya.
Selain itu, KKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar memasukkan ikan dalam paket Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bahkan, usulan ini mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat untuk mengonsumsi ikan guna meningkatkan imunitas.
Upaya lain ialah bekerja sama dengan BUMN di sektor perikanan untuk menyerap tangkapan nelayan serta produksi pembudidaya. Bahkan, Menteri Edhy mengajak KNTI untuk turut terlibat usaha pembelian ikan dengan cara memanfaatkan dana pinjaman BLU dengan bunga hanya 3 persen.
“Jadi supaya tidak jadi cerita saya hanya nyeneng-nyenengin, bagi saya kalau hanya ngomong mending tidak usah rapat,” tegasnya.
Selanjutnya untuk persoalan BBM, Menteri Edhy meminta KNTI untuk melakukan terobosan guna melawan mafia BBM. Dirut Pertamina dan Kementerian ESDM, kata dia, akan mendukung upaya tersebut agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.
“BBM saya butuh ada terobosan, pola lama sudah kebaca, saya tambah (kuota) akan dimakan lagi, tidak kebagian lagi nelayan. Saya tambahkan kuota tetep aja mereka (mafia) yang nikmatin,” sambungnya.
Sementara terkait kendala pemodalan, KKP telah menyiapkan dana melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Dikatakan Menteri Edhy, KKP juga siap membantu KNTI jika tertarik untuk bergerak secara kooperatif mendirikan usaha bersama.
“Butuh modal saya bantu lewat BLU. KNTI bisa membuat koperasi untuk membeli hasil tangkapan kita modali. KNTI mau membangun cold storage kita modali,” jelasnya.
Sekedar informasi, audiensi tersebut dipandu oleh staf khusus bidang komunikasi Menteri Kelautan dan Perikanan, TB Ardi Januar serta Ketua Umum KNTI A Riza Damanik. Turut hadir dalam audiensi ini Ketua Dewan Pembina KNTI, Chalid Muhammad serta sejumlah penjabat eselon I KKP. (*)
Reporter: Mansyur Adityo
