Semua Pekerja Wajib Memenuhi Protokol Covid

Respons Kaltara episode 82, menghadirkan PPK Penataan dan Lingkungan BPPW Kaltara, Andi Hakiim dan Kepala Biro PPN, Samuel ST Padan di Studio Mini Biro Humas dan Protokol Kaltara, Rabu (17/6)

KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Aktivitas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah terus berjalan. Tanpa terkecuali dengan progres pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kaltara. Terdapat 4 PLBN yang menjadi atensi pemerintah pusat untuk segera dibangun tahun ini 3 di antaranya berada di Kabupaten Nunukan dan 1 di Kabupaten Malinau.

PPK Penataan dan Lingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltara, Andy Hakiim mengungkapkan, 4 PLBN tersebut tengah berprogress dibangun tahun ini. Seperti yang ada di Sei Pancang, sudah dilakukan pengerjaan meskipun mengalami sejumlah kendala. “Untuk tenaga terampilnya kita kesulitan karena masih suasana pandemi Covid-19,” kata Andi Hakiim saat menjadi narasumber di Respons Kaltara, Rabu (17/6).

Meski demikian, pengerjaan tetap dilakukan secara bertahap, tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini supaya target dari pemerintah untuk mempercepat pembangunannya segera terealisasi. “Semua pekerjanya wajib melaksanakan protokol kesehatan,” tuturnya.

Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara (PPN) Kaltara, Samuel ST Padan mengungkapkan, adanya PLBN sendiri dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan khususnya sosio-ekonomi di beranda negara.

“Selain kantor PLBN, juga ada pembangunan pasar. Ini menjadi salah satu poin utama untuk menggerakkan perekonomian rakyat,” jelasnya.

Fokus perhatian Samuel mengenai pembangunan kawasan ekonomi di perbatasan. Dengan kata lain, hadirnya PLBN juga akan menjadi trigger perekonomian. Jika ini terealisasi, ia optimis, kebergantungan warga perbatasan terhadap negara tetangga akan berkurang.

“Ekonomi kawasan ini, adalah perdagangan antar negara. Di mana produk Indonesia di sana harus bisa bersaing dengan produk Malaysia, tentunya dengan harga terjangkau,” bebernya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi lokal. Pengelolaannya, tentu berbeda di tiap wilayah menyesuaikan dengan sosio-kultural masyarakat setempat. Ini bertujuan agar perekonomiannya berkembang secara merata, tidak hanya antar negara, tetapi masyarakat setempat juga bisa merasakan langsung dampaknya. “Kita berharap PLBN ini menjadi perlintasan di perbatasan secara legal, tidak hanya dari keluar masuknya orang, tetapi secara ekonomi juga mampu memberikan efek positif,” tuntas Samuel.(humas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here