KAYANTARA.COM, TARAKAN – Perhelatan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian serius dari semua kelompok.
Khususnya mengenai perang argumen dari setiap tim pemenangan pasangan bakal calon kepala daerah yang kerap dilemparkan di media sosial. Termasuk money politik menjelang hari pemungutan suara pada 9 Desember mendatang.
Terkait ini, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) dan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Kaltara berkolaborasi untuk mengkampanyekan menolak politik uang (money politic) dan politik SARA (suku, ras, agama, antar-golongan).
“Kami ingin mengkampanyekan menolak money politic dan penghinaan (SARA) terhadap bakal calon di media sosial. Apalagi kami bergerak di basis pelajar, jangan sampai hal ini menjadi basis pembelajaran buruk bagi mereka,” kata Ketua PW IPM Kaltara, Husnul Aulia dalam konferensi persnya, Minggu (13/9).
Untuk itu, ia mengharapkan eksistensi pergaulan di media sosial oleh masing-masing tim pemenangan pasangan bakal calon jangan sampai saling memprovokasi hingga merambah terhadap pelajar dan mahasiswa yang ada di Kaltara.
“Prinsipnya kami sangat mendukung sepenuhya pesta demokrai ini, tapi secara umum kami mengharapkan kepada penyelenggara untuk berlaku rahasia, jujur dan adil,” tambah Sekretaris DPD IMM Ahmad Junaedi.
Pihaknya meminta penyelenggara pemilu, bakal paslon, pemerintah, aparat keamanan, media massa dan masyarakat harus bekerjasama agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berjalan lancar, tertib dan baik. Serta tanpa ada unsur kecurangan.
“Waktu yang ada ini harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan hal-hal yang baik untuk meningkatkan persaudaraan. Jadi semua pihak harus mentaati ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (sur)
