KAYANTARA.COM, MALINAU – Sekretaris Daerah Malinau Dr.Ernes Silvanus M.Si didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Malinau Marson R Langub mengikuti Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN. Kampanye tersebut dipimpin Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin, Rabu (7/10).
Dalam sambutannya, Wapres menuturkan netralitas harus dilakukan seluruh pegawai ASN untuk menjaga dan menangkal politisasi birokrasi. Apabila ini terjadi, maka akan menjauhkan dari tujuan membangun birokrasi professional sebagai terciptanya tata kelola pemerintahan good and clean governance.
“Netralitas adalah prinsip utama sikap dan perilaku ASN. Terutama saat melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pelayan public,” kata dia.
Menurut dia, ASN harus bersikap adil, tidak berpihak, dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan siapapun, baik pribadi, kelompok atau golongan.
“Ini sangat penting. Ini tidak akan terlaksana dengan baik, apabila para pejabat negara, pejabat pemerintah, pimpinan birokrasi, baik sipil maupun non sipil di pusat maupun daerah tidak mendukung dan turut serta menjaganya,” ungkapnya.
KH Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa netralitas ASN ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penerapan sistem merit serta membuat birokrasi menjadi independen, transparan dan akuntabel.
“Bagi pegawai ASN untuk pengembangan karir akan lebih terbuka dengan berpedoman integritas, komptensi dan kinerja. Karena tidak dipengaruhi kedekatan ASN dengan penguasa atau tokoh berpengaruh,” tutur Wapres.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau Dr.Ernes Silvanus mengaku bahwa Pemerintah Daerah telah menerbitkan surat edaran, agar jajaran ASN bersikap netral di Pilgup dan Pilbup tahun 2020.
“Kita sudah mengeluarkan sudat edaran terkait sikap netral ASN. Dengan surat edaran itu, diharapkan ASN dapat mentaati dan mengetahui batasannya meski memiliki hak pilih,” ungkapnya. (adv/eby)
