KAYANTARA.COM, TARAKAN – Kebijakan Pemerintah Malaysia dengan melakukan lockdown akibat wabah Covid-19 juga berdampak bagi perekonomian warga Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara.
Selain kebutuhan pokok atau sembako yang didatangkan dari wilayah Sabah dan Serawak Malaysia karena letak geografis, warga Krayan juga mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Koordinator Forum Masyarakat Peduli Sungai Krayan (FMP-SK) Ajang Khaleb kebutuhan sembako termasuk BBM di Krayan sangat besar.
Olehnya itu, pihaknya sangat menyayangkan persoalan yang berlarut-larut ini tak kunjung tuntas di Krayan. Dia menduga, persoalan kelangkaan BBM di Krayan disebabkan permainan oknum.
Sebab, ungkap Ajang, berdasarkan komunikasi dengan pihak PT Pertamina Tarakan pada Unit Pemasaran suplai BBM ke Krayan tak pernah putus.
“Namun ketersediaan BBM di SPBU Kecamatan Krayan Induk Selatan dan Kecamatan Krayan Selatan selalu kosong, sehingga masyarakat sulit sekali mendapatkan BBM,” katanya kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).
Bahkan, distribusi BBM subsidi yang diangkut melalui pesawat perintis ke daerah tersebut juga tak pernah terkendala.
“Kapasitas daya angkut BBM dari Pertamina sebanyak 4 ton untuk sekali terbang. Dan dalam 1 hari 2 kali terbang. Pagi 4 ton ke Krayan Selatan, siang 4 ton ke Krayan Induk Long Bawan,” sebutnya.
Anehnya, kata dia lagi, stok BBM di SPBU selalu kosong. Sedangkan sejumlah proyek di Krayan tanpa hambatan.
“Yang kami sesali di tengah-tengah krisis ini, Pemprov Kaltara telah memaksa beberapa proyek besar dalam kondisi sekarang ini harus berjalan dan tetap bekerja,” bebernya.
Hal ini menjadi pertanyaan bagi warga Krayan lantaran Pemprov Kaltara lebih mengutamakan pekerjaan proyek pembangunan jalan ketimbang kebutuhan masyarakat untuk mendapat BBM.
“Apakah ada undang-undang tentang penggunaan atau pengelolaan BBM bersubsidi untuk pekerjaan proyek seperti ini? Apakah ada kerja sama Pertamina Tarakan dengan PT. Semaring Putra sebagai penangung jawab penyalur BBM subsidi dengan perusahaan kontraktor yang bekerja di Krayan Selatan dan Krayan Tengah?,” tanyanya.
Adapun beberapa kontraktor yang saat ini bekerja di Krayan untuk pembangunan jalan diantaranya adalah PT. Benua, PT. Panca Karya Modern, PT. Nabila. Dengan anggaran masing-masing Rp 11 miliar, Rp 50 miliar, dan Rp 7 miliar.
”Apakah kalian mampu nanti bekerja dalam kondisi seperti ini, soalnya jalan dari Malaysia ditutup untuk mendatangkan BBM. Lalu dari mana nanti dapat BBM?” katanya lagi.
Karena, saat ini BBM solar yang masuk Krayan adalah BBM subsidi pemerintah. “Jangan sampai perusahaan memanfaatkan solar subsidi untuk masyarakat. Mereka menjawab akan datangkan BBM industri dari Tarakan,” katanya.
Tapi buktinya sekarang mereka memanfaatkan hak masyarakat atas BBM subsidi,” tandasnya seraya mengatakan ada yang janggal dengan penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran tersebut. Persoalan ini telah ia teruskan ke pihak-pihak berwajib.
“Silakan pihak-pihak yang berwewenang seperti Polri atau Kejaksaan turun ke lapangan dalam waktu yang tidak begitu lama, mengecek semua laporan kami ini. Kami yang bertangungjawab atas semua laporan ini,” tegas Ajang.
Ajang Khaleb mengaku tidak gentar memperjuangkan hak rakyat Krayan ini, untuk mendapat BBM sesuai kebutuhan. “Di tengah-tengah kami dalam memperjuangkan hak masyarakat atas BBM bersubsidi ini, kami dengan jujur mengatakan tidak punya kepentingan. Hanya kepentingan masyarakat yang kami perjuangkan,” pungkasnya. (sur)
