Pjs Gubernur Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Secara Virtual
KAYANTARA.COM – TIDENG PALE – Dilangsungkan secara virtual, Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Teguh Setyabudi mengikuti Rapat Koodinasi Nasional (Rakornas) terkait pengendalian inflasi tahun 2020 dari Kantor Bupati Tana Tidung, Kamis (22/10/2020).
Rakornas dengan tema; Transformasi Digital UMKM pangan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga menuju Indonesia baru ini, dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan diikuti jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menteri Koordinasi Perekonomian, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Perdagangan, Kepala Staf Kepresidenan, serta para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya pengendalian harga. Tetapi juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong kegiatan produksi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan.
“Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand), sehingga tidak terjadi lonjakan harga saat perekonomian mulai pulih dan daya beli masyarakat kembali normal pascapandemi,” kata Presiden Jokowi yang diikuti Pjs Gubernur.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam tiga bulan terakhir terjadi deflasi berturut-turut. Deflasi dimulai pada Juli sebesar 0,10%, kemudian berlanjut pada Agustus dan September sebesar 0,05%. Deflasi yang terjadi dalam tiga bulan terakhir mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat.
Menurut Presiden, inflasi harus dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi. Dari sisi daya beli, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer, mulai Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos) tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Kartu Prakerja, subsidi gaji, serta bansos produktif untuk bantuan modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Berbagai skema bantuan sosial tersebut diharapkan mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga. Menaikkan kembali permintaan dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya penawaran,” ujar Jokowi. Presiden juga mengimbau pemerintah pusat dan daerah memperkuat lagi belanja. Realisasi bansos dan belanja modal APBN bakal mempercepat pemulihan ekonomi, terutama di sektor UMKM. “Saya telah meminta agar belanja kementerian/lembaga (K/L) dan pemda mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM,” tutur Kepala Negara.
Di sisi lain, Presiden menyampaikan, bahwa kondisi perekonomian Tahun 2020 sangat berbeda. Presiden juga berpesan, untuk menjaga inflasi agar tidak terlalu rendah. Semua pihak diminta untuk menjaga keseimbangan inflasi. Baik oleh jajaran kementerian maupun para kepala daerah.
Di sisi lain, kepada para kepala daerah, Presiden mengingatkan tentang risiko krisis pangan di tengah pandemi covid-19 seperti diungkapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). “FAO memperingatkan pandemi covid-19 bisa memicu krisis pangan, untuk itu saya minta gubernur walikota agar betul-betul lihat ketersediaan pangan,” ujar presiden dalam arahannya.
Guna menjaga ketersediaan pangan, para kepala daerah diminta untuk memantau data ketersediaan bahan pangan di masing-masing wilayah. Melalui data tersebut, pemerintah daerah bisa merumuskan kebijakan yang tepat. “Segera perkuat data pangan, di pusat ada pusat harga strategis, di daerah dikembangkan jenis data dan informasi yang penting lainnya,” tegas Presiden.
Selain itu, Presiden Jokowi meminta agar data tersebut dapat disinergikan antar daerah. Dengan demikian, daerah yang kekurangan bahan pangan bisa dipetakan daerah yang kekurangan dan kelebihan pasokan bahan pangan.
“Data produksi konsumsi yang akurat penting karena dengan data itu bisa diketahui lebih cepat mana provinsi yang kurang, mana provinsi yang kelebihan dan berdasarkan data itu perdagangan daerah bisa didorong dan kerja sama daerah bisa diperkuat,” tuturnya.
Selain FAO, ada beberapa lembaga yang juga memperingatkan terkait krisis pangan dunia karena virus corona. Lembaga itu adalah PBB dan WTO. Ancaman bisa menjadi kenyataan jika pihak berwenang gagal mengelola dan mengendalikan virus corona dengan baik.
Banyak pemerintah di seluruh dunia telah melakukan penguncian wilayah (lockdown) atau mengunci populasi mereka untuk memperlambat penyebaran virus. Ketiga lembaga ini memandang hal itu bisa mengakibatkan perlambatan perdagangan internasional dan rantai pasokan makanan.
Selajutnya, berkaitan dengan UMKM, Presiden meminta tiap-tiap daerah tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat, meskipun pemerintah pusat juga tetap memberikan insentif dukungan dorongan, melalui berbagai macam skema yang diberikan untuk membantu daerah. Presiden meminta kepada tiap-tiap daerah melakukan inovasi dan kreasi agar tetap menjaga keberlangsungan dunia usaha, utamanya UMKM. (humas)
