KAYANTARA.COM, TARAKAN – Anggota DPRD Kaltara, Kheruddin Arif Hidayat meminta Bandara Juwata Tarakan mengambil langkah jelas terkait permasalahan lahan warga di Bandara Juwata Tarakan.
Hearing yang dilakukan para pihak yang bersengketa tak kunjung menemui titik terang. Bahkan, kasus sengketa lahan sudah terjadi selama kurang lebih 11 tahun. Bandara Juwata Tarakan disebut-sebut menambah daftar waktu sengketa lahan tersebut.
“Sudah beberapa kali kita meminta DPRD Tarakan untuk melakukan hearing, dan sudah melakukannya. Sementara DPRD Kaltara sudah melakukan kunjungan ke Kemenhub terkait permasalahan lahan bandara,” terangnya saat hadir dalam rapat Forum Masyarakat Bandara Tarakan, Ahad 9 Januari 2021.
Kunjungan DPRD Kaltara di Kemenhub itu tak lain menyampaikan permasalahan lahan, serta sesegera mungkin dilakukan penyelesaian ganti rugi. Kemenhub sendiri, menurut pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tarakan itu, bersedia menggantikan lahan masyarakat.
“Tapi ganti rugi lahan itu harus diselesaikan di bagian bawah. Artinya Kemenhub akan melakukan ganti rugi bila tak ada lagi permasalahan,” ucapnya.
Ganti rugi lahan itu nampaknya menemui jalan buntu. Sebab, kata dia pihak Bandara Juwata Tarakan tak bersedia menjadi panitia dalam ganti rugi lahan warga. Begitu juga dengan pihak pemerintah Tarakan, yang berpendapat permasalahan itu antara pemilik lahan dan Bandara Juwata.
“Akhirnya masalah ini tak kunjung selesai, hanya berputar-putar di situ. Warga disuruh menunggu sesuatu yang tidak pasti,” sebutnya.
“Bandara Juwata Tarakan tak memiliki progres yang jelas dalam penanganan masalah sengketa. Langkah apa saja yang sudah dilakukan, dan akan dilakukan pihak Bandara Juwata Tarakan kepada warga yang menanti ganti rugi,” sambungnya.
Jika pihak Bandara Juwata Tarakan tak memberikan kejelasan ganti rugi, maka beberapa warga yang berhak atas lahan itu kembali menggarap lahan mereka. (sur/kyt)
