KAYANTARA.COM, TARAKAN – Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kota Tarakan mendatangi Kantor DPRD Kota Tarakan, Selasa 12 Januari 2021 sore.
Kedatangan guru honorer dari perwakilan guru PAUD/TK, SD, dan SMP itu untuk melakukan hearing bersama Dinas Pendidikan serta BKD Kota Tarakan terkait persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) di tahun 2021 yang belum dilaksanakan di Tarakan.
Ketua Forum Honorer Kota Tarakan, Rahmat Hidayat menyampaikan kedatangannya bersama perwakilan guru honorer ini untuk meminta penjelasan. Sekaligus mencari jalan keluar perihal kegiatan nasional dari PPPK yang belum diajukan ke pusat oleh BKD Tarakan.
“2021, 2022, dan 2023 tidak ada CPNS untuk guru, makanya harus PPPK. Kalau di Tarakan tidak ada PPPK lucu jadinya. Sedangkan BKD mengajukan CPNS ke MenPAN-RB itu ditolak dan untuk guru disuruh ke PPPK, tapi kenapa BKD (Tarakan) tidak mengajukan itu. Dan itu yang menjadi pertanyaan kami, makanya kami usulkan ke Dewan,” kata Ketua Forum Honorer Kota Tarakan, Rahmat Hidayat.
Sementara itu, Kadisdik Tarakan, Tajuddin Tuwo mengakui bahwa hingga saat ini PPPK memang belum dibuka lantaran adanya miss pemahaman.
“Ada miss pemahaman kita. Jadi sebenarnya PPPK ini syaratnya bersertifikasi, guru yang memiliki bisa itu bisa lolos. Tarakan honorer yang lolos sertifikasi masih sangat kecil yang ada sekarang ini hanya 5 yang memiliki sertifikasi itu dan memenuhi syarat mengikuti PPPK,” katanya.
Meski begitu, Tajudin menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan tidak akan pernah berhenti berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer.
“Karena Walikota juga cukup memberikan support dan selama ini telah memperlihatkan komitmennya bahwa masyarakat Tarakan yang tergabung dalam Forum Honorer itu bisa ditingkatkan kesejahteraannya,” tutupnya. (kyt2)
