KAYANTARA.COM, JAKARTA–Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengikuti sidang paripurna DPD RI ke 11 yang dilaksanakan secara luring maupun daring, Kamis (6/5/2021).
Masa sidang ini, Senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) Hasan Basri, S.E., M.H. menyoroti dan meminta tanggapan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia terkait kedatangan 85 Warga Negara China dengan pesawat China Southern Airlines yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa, 4 Mei 2021
“Saat ini kita diwajibkan untuk melakukan pembatasan yang dituangkan melalui SE Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, sementara WNA diizinkan masuk ke Indonesia.
Mengenai penanganan sebagai pelindung, negara wajib hadir untuk memberikan kesejahteraan umum dan melindungi warga negaranya,” kata Hasan Basri.
Menurutnya, penyebaran virus Covid-19 tidak hanya merugikan materil, tetapi menimbulkan korban jiwa.
“Seharusnya jika di dalam negeri saja dibatasi, maka WNA yang masuk ke Indonesia dibatasi sesuai dengan SE Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Oleh karenanya saya meminta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali,” tegas HB.
Melalui Sidang Paripurna DPD RI Ke-11, Senator Hasan Basri pun setuju dengan arahan dari Pimpinan Sidang Paripurna DPD RI untuk memanggil pihak-pihak terkait terhadap penyelewengan penggunaan rapid test antigen.
“Pemerintah harus bersikap dan memberikan sanksi yang tegas dalam mengikapi kasus ini, Sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar alumni Magister Universitas Borneo Tarakan.
Ia meminta adanya manajemen lebih lanjut mengenai pengawasannya dan pengendalian peralatan-peralatan di lapangan.
“Penggunaan Genose yang harus berlaku disemua tempat di Indonesia karena ini produk anak negeri wajib kita dukung,” beber pria juga menjabat sebagai Ketua Pengprov PBSI Kaltara.
Hasan menambahkan, pandemi Covid-19 saat ini sedang mendekonstruksi ke berbagai dimensi kehidupan, terutama sektor kesehatan dan ekonomi. Untuk itu bangsa ini membutuhkan generasi unggul yang mampu menjadi problem solver dan dapat menjadi pemecah kebuntuan berbagai sektor kehidupan yang stagnan bahkan mengalami kemunduran.
“Jangan karena sudah test genose di kereta kemudian tidak dapat lagi digunakan di Bandara. Olehnya dalam agenda masa sidang 11 ini kami juga akan memanggil menteri perhubungan dan pihak lain yang terkait,” tutup Hasan Basri. (wic/kt1)
