KAYANTARA.COM, JAKARTA – Komite II DPD RI membahas program kerja dengan Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2021 dan rencana kerja tahun 2022 di Daerah. Hal tersebut dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, sekaligus untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial akibat pandemi Covid-19.
“Sebagaimana kita ketahui pada tahun 2021 Kementerian Perdagangan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 2,93 triliun. Kami mau minta penjelasan hal ini,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (11/6).
Senator asal Papua itu menambahkan bahwa Komite II DPD RI juga ingin mengetahui secara jelas pagu anggaran tahun anggaran 2021 yang dimiliki oleh Kemendag. “Sebagamana diketahui pagu anggaran tahun anggaran 2021 adalah untuk mewujudkan beberapa kegiatan strategis Kementerian Perdagangan. Itu juga seperti apa,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menjelaskan bahwa DPD RI sangat dekat dengan masyarakat di daerah. Untuk itu, Kemendag bisa melibatkan DPD RI saat kunjungan ke daerah. “Kami sangat dekat dengan masyarakat, maka sangat tepat bila Kemendag melibatkan DPD RI saat kunjungan ke daerah,” tegasnya.
Sedangkan, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengatakan Kalimantan Utara memiliki satu kota dan empat kabupaten maka sangat tepat bila pembangunan pasar berbasis kerakyatan. Selain itu, ia juga meminta kepada Kemendag untuk dimudahkan bagi pengusaha mengekspor ikan ke negara tetangga, maka dibutuhkan juga pelabuhan dalam mengembangkan komoditas perikanan.
“Begitu juga impor, saya harap pemerintah juga dapat memberikan kemudahan untuk impor pupuk dari Malaysia. Karena saat Malaysia lock down maka harga komoditas di Kalimantan Utara meningkat. Saudara-sadaura kita di perbatasan sangat terganggu,” kata senator asal Kalimantan Utara itu.
Di kesempatan yang sama, Anggota Komite II DPD RI Andri Prayoga Putra Singkarru menjelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Barat akan menjadi penyangga ibu kota baru maka perlu ada program baru bagi UMKM. “Sulawesi Barat nanti akan menjadi penyangga ibu kota baru. Maka saya meminta agar Kemendag bisa membuat program baru bagi pelaku UMKM di Sulawesi Barat,” harapnya.
Tidak sampai disitu, Anggota Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni menambahkan bahwa petani dan nelayan sejauh ini masih belum sejahtera. Justru tengkulak yang lebih sejahtera dibandingkan petani dan nelayan. “Kami meminta untuk Kemendag perlu adanya pengawasan atau kontrol harga dari petani atau nelayan hingga ke pasar. Karena kasihan para petani dan nelayan masih belum sejahtera, justru tengkulak yang sejahtera,” terangnya.
Pada kesempatan ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan rencana kerja dan anggaran Kemendag tahun 2022. Pada awal tahun 2021 Kemendag mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 3 triliun lebih, namun Kemendag diharuskan melakukan penghematan (refocusing) anggaran sebesar Rp 91 miliar lebih. “Maka pagu alokasi anggaran Kemendag tahun 2021 menjadi sebesar Rp 2,9 triliun,” tuturnya.
Muhammad Lutfi kembali menjelaskan dalam alokasi pagu anggaran Kemendag 2021 terdapat belanja yang dilaksanakan di daerah yang memiliki manfaat langsung oleh masyarakat dengan proporsi 23,97 persen.
Hal tersebut meliputi pembangunan atau revitalisasi 120 unit pasar rakyat Tipe C/D. “Kami juga membangun pusat jajanan kuliner dan souvenir pada sepuluh kawasan wisata,” pungkasnya. (mediaHB)
