KAYANTARA.COM, JAKARTA – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2021.
Rakornas yang digelar pada 18 hingga 20 Juni 2021 ini untuk Percepatan Investasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI secara hybrid.
Dengan tema ‘Kemudahan Berusaha dan Peran Hipmi Menggerakkan Ekonomi Bangsa.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia serta Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H.Maming hadir dalam Rakornas yang digelar di Hotel Kempenski Jakarta.
Termasuk Ketua Umum BPD Hipmi Kaltara, Ahmad Syamsir Arief, M.Si dan Wakil Ketua Umum BPD Hipmi Kaltara Effendi Gunardy, S.E yang juga sebagai Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi
Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H. Maming mengatakan, menjelang dirgahayu yang ke-50 tahun, sebagai wadah pengusaha muda, Hipmi mendorong percepatan investasi dan kemudahan dalam membuka usaha baru.
Pihaknya ingin rakornas untuk percepatan investasi dalam mendukung kegiatan perizinan, kemudahan serta kolaborasi investor besar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara kolektif.
Dalam kesempatan itu, Mardani H Maming juga menegaskan komitmen Hipmi untuk terus berkontribusi menggerakkan ekonomi bangsa. Salah satunya melalui percepatan investasi.
Kerja sama juga erat dijalin antara Hipmi dengan Kementerian Investasi/BKPM, antara lain terkait sosialisasi perizinan berusaha melalui online single submission (OSS) berbasis risiko.
Bahkan Hipmi juga ikut menjadi tim penilai kemudahan berusaha di daerah. Selain itu, Maming sebagai kalangan pengusaha juga masuk dalam Tim Satgas Percepatan Investasi.
“Tentu ini bukan tugas yang ringan. Namun sebagai anak bangsa, saya akan berusaha mengawal tanggung jawab ini dengan baik,” kata Mardani H Maming.
Sementara Ketua BPD Hipmi Kaltara, Ahmad Syamsir Arief berharap melalui momentum rakornas ini bisa menjadi pemicu dalam mendukung adanya percepatan investasi.
Bahkan dapat mendorong kemajuan pengusaha lokal. Khususnya di Provinsi Kaltara. “Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, diperlukan sinergi yang lebih komprehensif antara pemerintah, pengusaha dan stakeholder,” ujarnya. (kt1)
