KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltara bekerjasama dengan Global Green Growth Institute (GGGI) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi dan calon penyusun KLHS selama 5 hari, terhitung Senin 15 November hingga Jumat 19 November 2021.
Bimtek dibuka oleh Kepala DLH Kaltara, Hamsi untuk meningkatan kapasitas Anggota Tim Validasi KLHS Provinsi yang terdiri dari perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan perwakilan perguruan tinggi.
Tim Validasi ini sesuai amanat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No. 188.44/K.549/2020 tentang Tim Validasi KLHS Provinsi Kalimantan Utara bertugas melakukan validasi dokumen KLHS untuk berbagai dokumen perencanaan yang dibuat oleh OPD kabupaten/kota, baik berupa KLHS RPJMD maupun KLHS RTRW dan rencana spasial turunannya.
Kegiatan ini merupakan inisiasi bersama Pemerintah Provinsi Kaltara, Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan GGGI dalam membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian ATR-BPN dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah melalui proses penyelenggaran KLHS yang lebih komprehensif dan taat azas, sesuai amanat UU 32 tahun 2009 dan aturan turunannya.
“Diharapkan, setelah bimbingan teknis ini, anggota tim validasi provinsi di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltara dalam mengawal proses dan melakukan validasi KLHS kabupaten/kota (untuk RPJMD, RTRW, dan RDTR) dapat memastikan bahwa proses, mekanisme dan metodologi KLHS telah sesuai dengan amanat PP 46 tahun 2016,” paparnya
Tentang tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan aturan terkait lainnya tentang penyelenggara dan pembuatan KLHS.
“Selain itu, agar komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pencapaian target penurunan emisi dan perencanaan pembangunan rendah karbon daerah dapat dipenuhi,” imbuh Hamsi.
Dalam sambutannya Hamsi juga menyampaikan bimbingan teknis ini bagian dari persiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebutuhan penyusun KLHS pasca pemilu dan pilkada 2024 nanti, dimana semua provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, bersamaan dengan pemilihan presiden RI dan anggota DPR/DPRD/DPD.
“Hal ini akan mengakibatkan akan ada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia yang akan menyusun dokumen RPJMD baru di waktu yang sama, dengan tenggat waktu hanya 6 bulan, sesuai Permendagri 86 tahun 2017. Konsekuensinya, kebutuhan akan penyusun KLHS RPJMD di waktu yang sama juga meningkat pesat, termasuk di Kaltara,” papar Hamsi
Untuk mengantisipasi kondisi ini, perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga ahli penyusun KLHS.
“Terutama dalam hal kapasitas teknis dalam melakukan penelahaan dokumen perencanaan, analisis terkait 4 pilar SDGs (ekonomi, sosial, lingkungan dan tata Kelola), skenario pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan lainnya,” pungkasnya.
Selain itu, proses revisi RTRW kab/kota, RDTR perkotaan, dan rencana spasial rinci lainnya juga akan terus berlangsung, ditambah dengan beberapa kewajiban baru dari dokumen perencanaan pembangunan dan keruangan yang diamanatkan untuk wajib disertai dengan proses KLHS, seperti misalnya Rencana Kehutanan Tingkat provinsi, semakin menambah penting kebutuhan kapasistas lokal dalam penyusunan KLHS.
Environment Policy Advisor GGGI, Taswin Munier menambahkan bahwa peningkatan kapasitas dalam pembuatan, penyusunan dan validasi KLHS di provinsi Kaltara merupakan bagian dari upaya GGGI dalam mendukung Pemerintah Provinsi Kaltara merealisasikan komitmen pertumbuhan hijau, sejalan dengan salah satu misi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK).
Selain itu juga sebagai realisasi dari pemutakhiran komitmen Pemerintah dalam penurunan emisi karbon lewat Updated Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Reduction pada tahun 2050 (LTS-CCR 2050), yang dipaparkan oleh Presiden Jokowi di pertemuan para pihak COP 26 UNFCCC di Glasgow Skotlandia November ini.
Selain di Hotel Luminor Tanjung Selor, pelatihan juga dilaksanakan di Hotel Swissbel, Kota Tarakan secara Daring dan Luring. Turut hadir sebagai pemateri adalah Edison Siagian, Direktur Sinkronisasi Urusan pemerintahan Daerah I; Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Erik Teguh Primiantoro; Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK, Wahyuningsih Darajati; Perencana Ahli Utama Bappenas, Zulhamsyah Imran; Direktur SEAMEO-BIOTROP, Sri Hidayat; Direktur KLHS Centre Squad, Luthfi Muta’ali dan Akhmad Riqqi, masing-masing dari Fakultas Geografi UGM dan Fakultas Geodesi ITB. (DLH/Chai/DKISPKaltara)
