KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum meyakini bahwa Pertumbuhan Ekonomi pada Desember 2022 akan lebih baik dibandingkan dengan November 2022.
Menurutnya, hal
tersebut didorong oleh mobilitas masyarakat yang meningkat seiring dengan
adanya Natal, tahun baru dan libur sekolah.
Sesuai data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), potensi pergerakan warga
selama libur Natal dan Tahun Baru tahun ini sebesar 16,35 persen dari jumlah
penduduk Indonesia atau sekitar 44,7 juta orang, lebih banyak dari tahun 2021
sebesar 19,9 juta,” kata Gubernur Zainal Paliwang, Selasa (26/12/2022).
Aktivitas pada kuartal ke empat itu, lanjut Zainal Paliwang, juga bakal tumbuh
lebih seiring dengan kebijakan pemerintah yang sudah memberikan kelonggaran
atas perjalanan dan keuangan warga yang sudah mulai pulih sehingga diakhir
tahun sangat memungkinkan pulang kampung dan berwisata.
“Diproyeksikan ekonomi
Kaltara di Desember 2022 akan menunjukkan tren positif dan akan lebih baik
dibandingkan periode November 2022 lalu. Ditambah lagi dengan meningkatnya
konsumsi masyarakat di akhir tahun,” katanya.
Senada dengan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltara, diprediksi
angka pertumbuhan ekonomi Kaltara di Desember 2022 dapat lebih baik
dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi di November 2022 lalu.
Hal tersebut
disampaikan Kepala Bidang PPA II, Kanwil DJPb Kaltara, Adi Widyanda, dalam
Konferensi Pers Asset-Liability Comittee (ALCo) November 2022 secara daring,
Senin (26/12/20220).
Pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Kaltara tumbuh 5,39 persen (yoy), periode November 2022. Tercatat,
Inflasi pada bulan lalu itu sebesar 5,24 persen (yoy).
Untuk di Oktober,
neraca perdagangan surplus sebesar USD 231,47 Juta (Ekspor USD 258,38 Juta dan
Impor USD 26,91 Juta). NTP sebesar 110,29 naik 1,25 persen, sementara NTN
sebesar 105,71 naik 0,13 persen.
“Proyeksi pertumbuhan
ekonomi di bulan Desember diperkirakan lebih baik dibanding November. Selain
Natal dan Tahun Baru, dikarenakan adanya perbaikan akses penyaluran BBM,”
katanya.
Meskipun diprediksi ekonomi akan tetap tumbuh di Desember 2022, lembaganya
mengingatkan akan pentingnya pengendalian angka inflasi di akhir tahun.
Menurutnya sejumlah
strategi pengendalian inflasi masih harus dilakukan seperti pengendalian
inflasi dari sektor transportasi.
Lantaran angka inflasi Kaltara bulan November 2022 masih disumbang oleh
kelompok pengeluaran transportasi dengan persentase mencapai 17,74 persen.
Menurut Adi Widyanda,
sampai dengan 30 November 2022, realisasi APBN untuk Pendapatan mencapai Rp
3,00 triliun dengan Belanja Rp 9,52 triliun.
“Tercatat sampai
dengan akhir November 2022, terdapat defisit di APBN Regional Kaltara sebesar
Rp 6,52 triliun,” kata dia.
Seperti diketahui, ALCo atau Asset-Liability Committee merupakan wujud
pertanggungjawaban pengunaan APBN di lingkup Kaltara. ALCo merupakan laporan
menyangkut kualitas pengelolaan keuangan di daerah melalui analisis makro
fiskal.
Selain laporan
realisasi, pada ALCo juga terdapat analisis deviasi realisasi terhadap
pendapatan Pajak, Bea dan Cukai, PNBP/Hibah. Hingga 30 November 2022, Devisiasi
realisasi dari sisi pendapatan sebesar Rp 5,37 miliar.
Rinciannya, dari
deviasi pada sisi penerimaan pajak yakni sebesar Rp 8 miliar (34 persen), Bea
dan Cukai sebesar Rp 2,52 miiar (6,30 persen), sementara pada sisi PNPB/Hibah
sebesar Rp 0,11 miliar (5,85 persen).
“Pada sisi
pengeluaran, deviasi sisi Belanja sebesar Rp 112,95 miliar. Disumbang oleh
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 23,28 miliar (5,31 persen), dan
TKDD Rp 89,57 miliar (14,82 persen),” katanya.
Kontribusi TKDD
terhadap pendapatan APBD hingga 30 November 2022 sebesar Rp 6,31 triliun atau
83,04 persen dari total pendapatan APBD.
Pada realisasi
I-Account APBD per 30 November 2022, Pemda mencatat Pendapatan Rp 7,59 triliun
dengan realisasi Belanja Rp6,23 triliun, dan surplus Rp 1,37 miliar, kinerja
pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp 1.190,65 miliar atau 65,77
persen dibandingkan periode tahun 2021. Secara nominal, peningkatan terbesar
terjadi pada Pendapatan PPh Non Migas yang naik sebesar Rp 645,24 miliar.
“TKDD turut mengalami
peningkatan sebesar Rp 331,92 miliar atau 5,23 persen, yang disebabkan oleh
kenaikan dalam komponen DBH sebagai akibat kenaikan harga komoditas dunia,”
tutur Adi Widyanda.
Penerimaan negara secara agregat terus menunjukkan adanya peningkatan yang
semakin kuat dibanding tahun sebelumnya.
Namun dari sisi
belanja negara menunjukkan adanya kontraksi. Untuk itu diperlukan upaya untuk
mendorong peningkatan belanja pemerintah terutama untuk belanja barang dan
modal, serta percepatan penyaluran TKDD.
Menjelang berakhirnya
tahun anggaran 2022, fenomena penumpukan realisasi belanja di akhir tahun 2022
masih terjadi. Pada bulan November 2022 telah direalisasikan belanja sebesar Rp
415 miliar.
Dimana, hingga akhir bulan November 2022, terdapat sisa pagu sebesar Rp 795
miliar yang berpotensi direalisasikan pada Bulan Desember 2022.
Jika dibandingkan
dengan rata-rata realisasi anggaran selama 10 bulan (Januari-Oktober) sebesar
Rp 243 miliar, maka realisasi di bulan November tersebut mengalami peningkatan
sebesar 70 persen, sedangkan potensi realisasi belanja di bulan Desember
meningkat sekitar 3 kali lipat.
Selain itu, dinamika
realisasi akhir tahun anggaran juga kerap diwarnai penyelesaian belanja modal
pembangunan fisik yang memerlukan jaminan atau garansi bank mengingat
penyelesaian finalnya terjadi setelah batas akhir penyampaian SPM-LS
kontraktual.
Oleh karena itu, tingginya volume realisasi belanja beserta dinamika
pencairan anggaran di akhir tahun tersebut harus diantisipasi oleh semua pihak
terkait dalam rangka mewujudkan pencairan belanja akhir tahun yang lancar,
efektif, tertib, dan akuntabel. (dkisp)
