KAYANTARA.COM, TARAKAN – Usai siang tadi meninjau langsung situasi pascamusibah kebakaran yang terjadi pada Kamis, 29 Juni 2023 di Jembatan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai, dan memperhatikan upaya penanganan yang telah dilakukan oleh jajaran Pemkot Tarakan.
Wali Kota Tarakan menggelar rapat bersama jajarannya dan juga lembaga terkait di ruang kerja Wali Kota pada Jumat malam, 30 Juni 2023, guna membahas tindak lanjut penanganan bencana yang mengakibatkan 112 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya ini.
Terdapat beberapa poin penting yang menjadi hasil rapat ini yang perlu untuk diketahui khayalak agar penanganan bencana, termasuk penyaluran bantuan/donasi dari masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
Pertama, penyaluran bantuan dilaksanakan satu pintu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan bagi lembaga/kelompok masyarakat/organisasi yang akan melaksanakan pengumpulan donasi agar berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Tarakan untuk dapat diterbitkan rekomendasi:
Kedua, prioritas yang dibutuhkan warga terdampak adalah air bersih, air mineral, uang tunai, kebutuhan pokok siap saji (nasi kotak/nasi bungkus), dan 4 unit ayunan bayi;
Ketiga, bantuan dapat disalurkan ke Posko SDN 019 RT 22 Kelurahan Karang Anyar Pantai;
Keempat, Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tarakan (DP3AKB) melibatkan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan Forum Anak telah turun ke lapangan dan akan terus melaksanakan trauma healing (pemulihan trauma);
Kelima, tanggap darurat bencana akan dilaksanakan selama 7 hari dan dapat diperpanjang. Selain itu, data valid korban bencana akan terus dilakukan update secara berjenjang mulai dari RT, Kelurahan, hingga Kecamatan.
Selain poin-poin di atas, upaya penataan kawasan juga dibahas untuk dapat dilaksanakan, penggalangan dana yang dilaksanakan oleh PKK Kota Tarakan juga akan terus dilanjutkan, demikian juga penggalangan dana bantuan ASN melalui Dharma Wanita Persatuan.
Beberapa hal teknis terkait kesehatan, sanitasi, dan kebutuhan bagi para petugas juga dibahas untuk dilaksanakan di lapangan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk. (hms/adv)
