KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Wacana menggaet Kabupaten Berau bergabung bersama Kalimantan Utara (Kaltara) terus dilakukan.
Keseriusan ini terpampang saat sebelumnya Tim Akedemisi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan mengunjungi Bumi Batiwakkal itu guna melakukan survei dan pengambilan data.
Bertempat di Ruang Serbaguna Lt.1 Gedung Gabungan Dinas, Gubernur Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri sekaligus membuka kegiatan Laporan Kajian Studi Kelayakan Penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kaltara.
Dasar pelaksanaan kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda – Litbang) Kaltara ini melihat dari 11 faktor yang akan dikaji.
Diantaranya adalah kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, politik, luas daerah, pertahanan, tingkat kesejahteraan, dan faktor lainnya.
“Hasil kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak, manfaat, serta tantangan yang mungkin dihadapi apabila penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kaltara direalisasikan. Ini memiliki makna yang sangat penting dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan,” kata Gubernur, Senin (6/11/2023).
Dikatakan Gubernur, mengenai pengelolaan anggaran yang masih menjadi pertimbangan. Menurutnya, bahwa mengenai anggaran daerah, provinsi tidak akan ikut campur dibagian itu. Bahkan, ia akan mendukung dan membantu optimalisasi anggaran untuk kabupaten yang akan bergabung nantinya.
Disisi lain, ia juga menjelaskan keuntungan jika Berau bergabung ke Kaltara. Hal-hal yang menyangkut administrasi akan lebih efisien apabila dilakukan di Kaltara mengingat jarak tempuh yang relatif singkat.
Diwawancarai usai kegiatan, menurut kajian dari LPPM UBT menunjukan 70 persen masyarakat Berau menginginkan bergabung bersama Kaltara.
“Memang ada satu item yang masih pro-kontra, selanjutnya masalah anggaran. Tadi saya sampaikan kalau masalah anggaran silakan urus, kita tidak otak atik. Yang penting masyarakat Berau bisa mendapat pelayanan yang cepat, prima, dan tidak memakan waktu yang lama mencapai ibu kotanya,” tuntasnya. (dkisp)