KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., membuka Lokakarya High Level Meeting (HLM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kaltara Tahun 2026, digelar Ballroom Hotel Luminor, Senin (19/1).
Dalam sambutannya, Sekprov Denny menyampaikan pertemuan ini merupakan forum strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat di Kaltara.
“SPM adalah tanggung jawab moral kita bersama. Dengan tantangan geografis Kalimantan Utara yang luas, kita harus mampu menutup celah disparitas layanan agar masyarakat di perbatasan maupun perkotaan merasakan kualitas pelayanan yang setara,” kata Sekprov.
Penerapan SPM bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi menjadi tolak ukur kehadiran negara dalam sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, hingga ketenteraman masyarakat dan penanganan bencana.
Denny menyebutkan dalam kegiatan Lokakarya SPM difokuskan untuk mengurai berbagai hambatan atau debottlenecking yang selama ini menahan laju akselerasi capaian SPM.
Melalui agenda ini, ia juga memastikan 3 aspek penting dalam mencapai tujuan SPM yang pertama adalah sinkronisasi dan akurasi data, kedua optimalisasi kolaborasi multi-sektor dan ketiga penyusunan rencana aksi strategis.
Dasar hukum penerapan SPM melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2014 tentang SPM, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.
“Oleh karena itu, Gubernur menginstruksikan peran Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Chief Coordinator dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan target SPM terintegrasi penuh dalam RKPD dan APBD,” tegas Denny.
“Pastikan alokasi sumber daya benar-benar diarahkan untuk pelayanan dasar. Saya minta seluruh Kepala OPD menanamkan budaya kerja bahwa SPM adalah prioritas utama, bukan sekadar program sambilan,” jelasnya.
Acara diakhiri dengan peluncuran The SPM Team Kaltara oleh Sekprov Kaltara. Tim ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi antar instansi dalam mencapai target pelayanan dasar, sekaligus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Bumi Benuanta. (dkisp)
