Ada yang mengganjal.
Program MBG, Makanan Bergizi Gratis, itu ide besar.
Negara hadir di dapur anak-anak.
Lewat SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Harusnya ini cerita baik.
Tapi di lapangan,
ceritanya mulai berubah.
Ada yang punya satu SPPG. Itu wajar.
Ada yang punya dua. Masih masuk akal.
Tapi ketika ada yang punya enam…
bahkan lebih dari empat puluh titik SPPG…
Lalu kepemilikannya lintas kabupaten.
Lintas provinsi.
Di situ kita mulai bertanya:
Ini dapur…
atau jaringan usaha?
Ini program sosial…
atau sedang bergeser jadi konsentrasi bisnis?
Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan modal.
Tidak ada yang salah dengan pengusaha.
Tapi program ini bukan didesain untuk itu, Jangan MONOPOLI, beri kesempatan Kepada yang Lain.
Ini program negara.
Untuk anak-anak.
Untuk masa depan.
Bukan untuk dikumpulkan dalam satu tangan.
Karena begitu terkonsentrasi, satu hal pasti terjadi:
Yang kuat makin kuat.
Yang di desa…
tetap menunggu giliran.
Padahal kita di Desa punya alat yang sangat siap.
Koperasi Desa Merah Putih, koperasi ini dibentuk atas arahan pemerintah juga.
Ia ada di desa.
Ia hidup dengan warga.
Ia tahu dapur,
tahu kebutuhan,
tahu tenaga kerja.
Kalau satu SPPG dikelola satu koperasi desa,
yang bergerak bukan satu orang.
Tapi satu kampung.
Petani hidup.
Ibu-ibu bekerja.
Pemuda terlibat.
Uang berputar di situ juga.
Inilah yang disebut dampak.
Bukan sekadar output.
Maka pertanyaannya bukan lagi: siapa yang mampu.
Tapi: siapa yang harus diberi kesempatan.
Kalau semua akhirnya kembali ke yang punya modal besar,
lalu di mana keberpihakan itu?
Program sebesar ini adalah momentum.
Momentum untuk memberi makan anak-anak.
Sekaligus memberi napas pada ekonomi desa.
Jangan sampai yang terjadi justru sebaliknya:
Dapurnya di desa.
Tapi manfaatnya keluar desa.
Dan kalau itu terjadi…
Kita tidak sedang gagal memberi makan anak-anak.
Kita sedang gagal membangun masa depan mereka. (*)
Penulis: Hardiansyah
Kepala Kampung Long Ayan. Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kaltim.
