KAYANTARA.COM, MALINAU – Membangun wilayah pedalaman dan perbatasan tentu memerlukan sinergitas yang kuat. Maka dari itu, Badan Pengelolaan Perbatasan Malinau belum lama ini melakukan kunjungan di lima kawasan perbatasan yang ada di Kabupaten Malinau.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Malinau Dr.Njau Anau M.Si mengatakan, kunjungan ke wilayah perbatasan merupakan satu bentuk implementasi perubahan yang harus diangkat.
“Makanya saya berikan judul Dapur NKRI membangun kapasitas badan pengelolaan perbatasan dalam mewujudkan ke daulatan NKRI terutama di lima kecamatan perbatasan,” ujar Njau.
Pada intinya, lanjut Njau, kehadiran pengelolaan perbatasan ke wilayah kecamatan perbatasan agar adanya sinergitas pembangunan yang dapat diusul oleh masing-masing camat di perbatasan tersebut. “Jadi kita bermitra dan bersinergi dalam pembangunan. terutama di lima camat perbatasan,” ujarnya.
Dalam implementasi ke depannya, kata Njau, tentu secara prespektif di lapangan kondisi di perbatasan memang harus diakomodir sesuai kebutuhan masyarakat.
Lalu kemudian, menjadikan sebuah catatan untuk dapat disampaikan ke masing-masing OPD terkait yang memiliki kewenangan dalam hal penganggaran.
Sehingga pembangunan perbatasan itu dapat terwujudkan. “Artinya kami sebagai lembaga badan perbatasan sebagai fasilitas dan mengkoordinasikan ke semua OPD. Makanya ada kaitannya dengan lima kecamatan perbatasan, kepala adat besar dan tokoh masyarakat,” jelasnya.
Dari tinjauan di lapangan itu sendiri, diakuinya, khusus di wilayah kayan hulu masyarakat ingin adanya percepatan pembangunan jalan yang ada. Begitu pula di Kecamatan Bahau Hulu, dimana adanya usulan untuk lapangan terbang atau lapter.
“Pada intinya di tengah masyarakat perbatasan itu adanya akses yang perlu ditingkatkan secara keseluruhan,” katanya.
terutama untuk akses jalan darat ini, menurut dia lagi, berdasarkan informasi dari masyarakat setempat badan jalan yang telah terbuka sudah terputus. “Terutama kondisi jembatan yang tidak mungkin bisa dilewati. Nah itu menjadi harapan masyarakat di perbatasan. Termasuk juga ruas jalan menuju ke tapak mega juga sudah mengalami rusak dan kondisinya sangat sulit dilewati, karena saya juga sudah ke sana,” terangnya.
Dari hasil peninjauan tersebut, kata Njau, ada beberapa point yang menjadi isu utama dan menjadi satu kebutuhan dalam pembangunan di perbatasan. Yakni perlu adanya sinergitas dari setiap OPD terkait. Khususnya DPUPR Perkim, Dinas Kesehatan dan pendidikan.
“Jadi saya sebagai kepala Badan pengelolaan perbatasan tentu akan membangun keterpaduan itu agar akses informasi yang ada di lapangan ini dapat disampaikan ke setiap masing-masing OPD. Sehingga mereka pun juga tahu dan fungsi serta perannya dalam mendukung pembangunan perbatasan,” pungkasnya. (adv/eby)
