KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama seluruh Pemda dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Kaltara merumuskan strategi pengawasan keuangan dan pembangunan.
“Kami punya rancangan pengawasan nasional terutama menyikapi dampak COVID-19. Salah satu dampak adalah dari sisi APBN. Dari sisi belanja kita itu sangat besar porsinya hanya untuk menangani kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak produktif. Di sisi lain, penerimaan negara kita juga anjlok sehingga ada gep antara belanja dan pendapatan yang cukup besar. Tahun 2021 ini ada sekitar Rp 1000 triliun lebih,” ujar Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang, Rabu (2/6/2021).
Potensi keunggulan di Kaltara sendiri adalah sektor kelautan dan perikanan. Harapannya, pemulihan ekonomi bisa dilakukan melalui sektor kemaritiman.
“Pembangunan kita sekarang ini tidak lagi bisa hanya mengandalkan APBN tapi juga kita mendorong APBD dan potensi pembangunan yang ada di daerah. Salah satu contohnya di Kalimantan Utara ini kita melihat sektor kelautan dan perikanan. Ini potensi ekonominya sangat besar sekali,” sebutnya.
Sementara itu Wagub Kaltara, Yansen TP mengapresiasi peran BPKP yang telah membantu mengawal kebijakan strategis di Kaltara, khususnya sektor kelautan dan perikanan.
“Terima kasih kepada BPKP yang selama ini sudah menjadi mitra strategis Pemda di Kaltara dalam membangun tata kelola keuangan dan pembangunan yang lebih baik,” katanya.
Yansen mengatakan, Kaltara memiliki letak geografis yang strategis, membuat provinsi ke-34 di Indonesia ini memiliki hasil komoditi laut yang melimpah. Bahkan, Kaltara juga memiliki satu komoditi unggulan dari hasil lautnya yaitu rumput laut.
“Kaltara ini kaya raya, rumput laut misalnya itu terbesar di Indonesia tapi tidak berdampak. Ikan, udang itu setiap bulan ratusan ribu ton,” akunya.
Mantan Bupati Malinau ini menuturkan, pemaparan yang dilakukan BPKP sejalan dengan visi pemerintahan Zainal-Yansen. Untuk itu Pemprov segera mengevaluasi sejumlah kebijakan yang menyoal sektor kemaritiman di Kaltara. Jangan sampai regulasi yang ada saat ini justru menjadi penghambat masuknya investasi di sektor tersebut.
“Kita berharap potensi yang dimiliki Kaltara yang sangat besar ini bisa lebih maksimal, dan ini sesuai instruksi bapak gubernur kelautan dan perikanan memang jadi prioritas kita. Kedepan kita akan evaluasi kebijakan kita. Yang pertama tentu SDM itu harus kita tingkatkan kemudian daya dukungnya,” pungkas wagub. (dc/nr)
