KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili oleh Sekertaris Provinsi (Sekprov), Dr. H. Suriansyah, M.A.P., menghadiri Rapat Paripurna (Rapur) ke-14 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kaltara, pada Senin pagi, 11 Juli 2022.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua Albertus Stefanus Marianus dihadiri unsur Forum Koordinasi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kaltara.
Agenda Rapur Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Pemandangan Umum ini disampaikan masing-masing oleh juru bicara fraksi parpol.
Sebagaimana telah dipahami bersama, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan gambaran realisasi dari seluruh penggunaan anggaran yang digunakan untuk mendukung dan membiayai berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik dalam melaksanakan kebijakan pemerintah maupun pembangunan.
Adapun apresiasi atas pencapaian-pencapaian Pemprov Kaltara yang melampaui target datang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan.
“Pemerintah Provinsi Kaltara mendapat opini wajar tanpa pengecualian hingga 8 kali berturut-turut, oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kaltara Fraksi PDI-P menyampaikan penghargaan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Provinsi Kaltara untuk mempertahankan opini WTP tersebut,” ujar Juru Bicara F-PDIP Yacob Palung.
“Realisasi anggaran apbd 2021 yang telah dijalankan sudah di atas 90 persen untuk itu harus terus dikembangkan dalam rangka perencanaan yang tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu dan tepat fungsi. Dengan ini kami Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan menerima nota rapereda apbd tahun anggaran 2021,” ungkap Iskandar juru bicara Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan.
Sekprov berterima kasih atas atensi dan apresiasi para legislator Soetadji selaku pengawas langsung APBD serta pelaksanaan peraturan daerah Pemprov Kaltara.
“Ada masukan-masukan berharga dalam rangka perbaikan penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Semua masukan berharga itu akan kita tindaklanjuti bersama dengan perangkat daerah terkait. Sekali lagi terimakasih kepada bapak/ibu kita di dewan yang telah menyampaikan apresiasi dan masukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kita,” pungkas Sekprov. (dkisp)