KAYANTARA.COM, TARAKAN – Presiden Joko Widodo menanggapi polekmik atas usulan evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menjadi tidak langsung, yakni kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Tanggapan orang nomor satu di Indonesia ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman melalui siaran persnya yang diterima Kayantara.com pada 15 November kemarin.
Dalam siaran pers itu, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia menggunakan sistem pilkada langsung. Karena, pilkada langsung masih menjadi mekanisme pemilihan kepala daerah yang paling relevan di Indonesia.
Pilkada langsung juga pada dasarnya telah menciptakan kedekatan antara rakyat dan pemimpin daerah dalam proses pembangunan lokal. “Evaluasi pilkada sebaiknya ditujukan pada teknis penyelenggaraan pilkada. Bagaimana penyelenggaraan pilkada bisa mengurangi dan bahkan menghapus praktik money politik, menciptakan proses pemilihan yang efisien dan efektif,” kata Jokowi yang melalui Fadjroel.
“Sehingga pilkada tidak terlalu berbiaya tinggi dan selesai tepat waktu. Serta tidak menimbulkan sengketa hukum yang melelahkan,” tambahnya. Selain itu, teknis penyelenggaraan pilkada yang juga mampu mengatasi polarisasi sosial berkepentingan di tengah-tengah masyarakat.
Pemerintah akan terus mendorong agar kualitas teknis penyelenggaraan pilkada makin meningkat. Sedangkan isu prilaku korupsi kepala daerah akan dihadapi oleh upaya penegakan hukum dan penguatan partisipasi masyarakat dalam kontrol kekuasaan politik daerah
“Pilkada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat demokrasi, dan sejalan dengan cita-cita reformasi 1998,” tegasnya. (ky1)
