KAYANTARA.COM, TARAKAN – Kinerja anggota DPR RI dan DPD RI periode 2019-2024 daerah pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara) mulai dipertanyakan. Bagaimana tidak, sejak dilantik 1 Oktober lalu, wakil rakyat Kaltara yang berkantor di gedung Senayan Jakarta itu, hingga saat ini belum diketahui apa saja yang sudah diperjuangkan untuk daerah asalnya.
“Kecuali Pak Hasan Basri anggota DPD RI dapil Kaltara yang betul-betul sangat kelihatan kinerjanya melalui pemberitaan di media, meski beliau baru sebulan lebih bertugas. Terus yang lainnya kemana,” kata Fajar Mentari, salah satu aktivis masyarakat.
Pertanyaanya, lanjut dia, apakah media massa memang sengaja menutup beranda untuk ketiga anggota DPR dan DPD RI tersebut. Atau apakah memang peran media massa tak dapat menemukan jejak mereka, atau mereka sengaja bersembunyi dari pantauan media. “Atau kah memang belum melakukan apa-apa,” cetusnya.
Menurutnya, peran anggota dewan sejatinya telah dimulai sejak ia dilantik. Artinya, bukan harus menunggu aspirasi yang diberikan kepadanya saat reses nanti. Sebab, terpisah dari reses, sebelumnya itu ada alasan mengapa mereka mencalonkan diri. “Dalam pengertian bahwa tentu ada persoalan sosial dan hal lainnya yang dianggap perlu dibenahi, sehingga berangkat dari alasan itulah yang mendasari mereka untuk mencalonkan dirinya maju di Pileg kemarin,” ujar FM, sapaan akrabnya.
“Sifat reses itu kan hanya sarana untuk menampung sisa-sisa aspirasi yang dianggap penting guna dipejuangkan sesuai mekanisme yang ada,” lanjut dia. Ia menambahkan, Hasan Basri sejauh ini sudah merealisasikan apa yang menjadi komitmennya. Seperti memperjuangkan kesejahteraan nelayan dan petambak Kaltara bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengupayakan agar pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di kementerian terkait, dan menginisiasi agar berdirinya kantor perwakilan DPD RI di Kaltara.
Menanggapi hal itu, salah satu anggota DPD RI dapil Kaltara, Fernando Sinaga, mengatakan untuk merealisasikan apa yang akan dilakukan tentunya harus melalui beberapa tahap. Pertama, kata dia, menginventarisir berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat maupun pemerintah daerah yang selanjutnya diperjuangkan di kementerian terkait. “Seperti yang kita lakukan di Komite III saat ini adalah menginventarisir berbagai persoalan di bidang olahraga. Begitu juga untuk bidang lainnya seperti agama, pendidikan, kesehatan yang memang jadi tugas kami,” katanya.
Dengan alasan itulah kantor perwakilan DPD RI dapil Kaltara harus segera diwujudkan secepatnya. Sebab, lanjut dia, dengan adanya kantor perwakilan tersebut, maka dapat dijadikan wadah atau tempat untuk merangkul aspirasi masyarakat. Termasuk pemerintah daerah. “Nah, ketika kantor itu sudah ada kita lebih enak konfirmasinya,” tuturnya.
Tak hanya kantor perwakilan, dirinya juga harus mendengarkan aspirasi dari bawah terlebih dahulu secara langsung. Salah satunya melalui reses yang dijadwalkan akhir tahun ini. “Desember nanti kita sudah mulai mendengarkan aspirasi mereka. Nah disitulah kita mulai menginventarisasi segala aspriasi. Ini yang penting, supaya kita juga bisa bergerak di pusat,” demikian Fernando. (ky1)
