KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR– Syafaruddin Thalib, seorang pegiat media sosial ikut angkat bicara terkait pemberitaan Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN), Aslin L yang menyebutkan anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara (Kaltara), terlalu gemuk dan tidak masuk akal.
Menurut Syafaruddin, tuduhan Aslin lebih tidak masuk akal. Namun Ia tetap mengapresiasi kritik yang dilayangkan oleh Aslin, terlepas dengan segala apa pun muatan kepentingan.
“Kritik ini tentu tidak bisa serta merta kita anggap murni kritik, karena pertanyaan mendasarnya kenapa baru sekarang jelang Kepala BKAD Mengikuti proses Asesmen Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga patut diduga ini merupakan manuver titipan,” ucapnya.
Syafaruddin menilai, ada hal yang tidak ilmiah dalam kritik tersebut. “Sama sekali tidak masuk di akal sehat. Mari sama-sama kita simak menggunakan logika tentang logika si pengkritik ini. Tidak perlu saya contohkan semua, cukup satu saja sudah bisa kita simpulkan ada yang kurang beres dan jatuhnya fitnah,” ucapnya lagi.
Syafaruddin mencontohkan, semisal kritik pembagian perjalanan dinas (Perdin), harusnya dana perjalanan dinas itu dibagi seluruh jumlah ASN se-Pemprov, bukan dibagi seluruh jumlah anggota BKAD.
Syafaruddin bahkan mencoba memaksa membenarkan logika berhitung Aslin, namun baginya tetap saja tidak ketemu rumusnya.
“Lagi pun, bahkan kalau dianggap betul 1 instansi BKAD saja untuk belanja Perdin, tetap saja tidak masuk akal, karena masa’ iya logika pembagiannya sapu rata untuk 58 orang, mulai dari Kepala OPD nya sampai staf tingkat paling bawah itu nilainya sama rata. Kok disetarakan sama begitu?” tanyanya sembari menjelaskan.
“Kalau dibagi rata sejumlah 58 orang saja, nilai Perdin staf paling bawah setara dengan kepala OPD nya, tentu pembanding pembagiannya tidak apple to apple, tidak logis, nggak nyambung. Kalau ini terjadi, artinya baru terjadi di Pemprov Kaltara, dan itu cuma dari 1 sumber, yaitu logikanya pak Aslin,” imbuh Syafaruddin menjelaskan.
“Bahkan pernyataannya sudah dibetulkan pun, masih saja tidak masuk akal cara berhitungnya, logika pembandingnya ngawur. Antara logika dan logila,” imbuhnya lagi menegaskan.
Syafaruddin menuturkan bahwa apa yang disampaikan Aslin tidak by data, tapi hanya by asumsi semata.
“Di samping itu, pak Aslin bicara tidak berbasis data. Dari jumlah pegawai BKAD saja sudah salah, bukan 58 orang, melainkan 98 orang. Jadi ini bukti konkret, bahwa pernyataan pak Aslin tidak kredibel, karena bicara hanya menggunakan asumsi pribadi, bukan data. Itu baru 1 yang saya contohkan, belum yang lain-lain,” tegas Syafaruddin.
Syafaruddin juga menuturkan bahwa pernyataan Aslin tersebut, jatuhnya pencemaran nama baik terhadap instansi BKAD. “Bayangkan kalau 1 instansi dituduh dapat jatah preman semua. Staf paling bawah pun kecipratan tuduhan,” tegasnya lagi.
Syafaruddin berpesan agar semua pihak bisa lebih bijak dalam menyikapi setiap isu yang beredar.
“Poin yang paling penting mau saya sampaikan bahwa angka yang disebutkan pak Aslin itu bukanlah dana misterius, melainkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk tenaga PPPK formasi 2024 yang resmi diangkat pada tahun 2025. Mestinya kita apresiasi, bukan difitnah,” tutup Syafaruddin. (*)
