KAYANTARA.COM, JAKARTA – Insiden kecelakaan kerja yang menewaskan dua pekerja subkontraktor di lokasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara (Kaltara), mendapat perhatian Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Hasan Basri.
Hasan Basri mendesak perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap para korban sekaligus meminta aparat kepolisian mengusut tuntas penyebab kecelakaan, termasuk mengevaluasi penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi operasional perusahaan.
Dua korban diketahui bernama Sulfahmi dan Danil Wahyu. Keduanya merupakan pekerja yang bertugas sebagai helper unit ekskavator di bawah PT Karya Teknik Kontraktor (KTK), selaku subkontraktor PT TUM.
Berdasarkan kronologi sementara yang diterima, peristiwa tersebut bermula pada Jumat (30/10/2026) sekitar pukul 17.00 WITA. Saat itu, kedua pekerja telah menyelesaikan aktivitas pekerjaan dan kembali ke mess karyawan PT KTK.
Namun, sekitar pukul 20.00 WITA, keduanya kembali menuju lokasi alat berat di Site Intan PT TUM untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) pada unit ekskavator sebagai persiapan operasional keesokan harinya.
Hingga sekitar pukul 23.00 WITA, kedua pekerja tersebut belum kembali ke mess. Kondisi itu membuat rekan kerja bersama pihak keluarga melakukan pencarian ke lokasi alat berat.
Saat tiba di lokasi, mereka hanya menemukan sepeda motor milik korban. Sementara itu, unit ekskavator ditemukan dalam kondisi tenggelam dan terbalik.
Insiden tersebut mengakibatkan Sulfahmi dan Danil Wahyu meninggal dunia. Peristiwa ini selanjutnya ditangani oleh tim Reserse Kriminal (Reskrim) kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.
Menanggapi kejadian tersebut, Hasan Basri menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga kedua korban. Ia menegaskan bahwa keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional perusahaan.
“Pertama, kami meminta kepada pihak perusahaan, baik pemilik perusahaan PT TUM maupun kontraktornya, PT KTK, untuk betul-betul memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) seluruh pekerja. SOP dalam setiap kegiatan harus diterapkan secara ketat, khususnya di area perkebunan kelapa sawit ini,” tegas Hasan Basri.
Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya menjalankan aktivitas operasional, tetapi juga wajib memastikan setiap pekerjaan memiliki prosedur keselamatan yang jelas, pengawasan memadai, serta perlindungan terhadap seluruh tenaga kerja.
Hasan Basri juga meminta perusahaan memenuhi seluruh hak korban dan keluarga yang ditinggalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk kewajiban terkait jaminan kecelakaan kerja dan santunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia secara khusus menyoroti aktivitas pengecekan dan pengisian BBM alat berat yang dilakukan pada malam hari. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh, terutama terkait pengaturan jam kerja, kelayakan prosedur, dan sistem pengawasan di lapangan.
“Perusahaan harus melakukan evaluasi total agar kasus kecelakaan kerja seperti ini tidak terulang kembali. Berdasarkan informasi, kegiatan pengecekan alat dilakukan malam hari. Perusahaan harus memperketat aturan. Apakah kegiatan pada malam hari tersebut secara aturan diperbolehkan atau tidak? Harus ada jam kerja yang disepakati bersama dan pengawasan yang ketat,” ujarnya.
Selain evaluasi internal perusahaan, senator asal Kalimantan Utara itu juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk memastikan penyebab kecelakaan dan ada tidaknya pelanggaran prosedur keselamatan kerja.
“Kami meminta pihak aparat keamanan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, baik terhadap proses perizinan PT TUM maupun subkontraktornya, agar ada kepastian hukum dan insiden serupa tidak terulang,” pungkasnya.
Hasan Basri turut mengimbau pemerintah daerah dan instansi teknis terkait agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas operasional perkebunan dan kegiatan alat berat di wilayah Kabupaten Tana Tidung.
Menurutnya, insiden yang merenggut dua nyawa pekerja tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Evaluasi sistem K3, kepatuhan terhadap SOP, dan pengawasan operasional perlu dilakukan agar keselamatan tenaga kerja tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. (*)
