KAYANTARA.COM, TARAKAN – Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Utara (Kaltara) tercatat mencapai 51.840 unit. Hampir seluruhnya merupakan usaha mikro yang masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari legalitas, permodalan hingga perluasan akses pasar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam mendorong penguatan sektor usaha mikro agar mampu berkembang dan berdaya saing.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang saat membuka Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Tarakan Art & Convention Centre (TACC), Rabu (11/11).
Kegiatan bertema “Penguatan Pengusaha Mikro Melalui Legalitas, Pelindungan dan Perluasan Akses Pasar” tersebut dihadiri Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Helvi Moraza serta Anggota DPR RI Komisi VII Daerah Pemilihan Kaltara, Rahmawati Zainal.
Zainal mengatakan, usaha mikro memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kebijakan pengembangan UMKM harus memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok usaha tersebut.
“Besarnya jumlah usaha mikro menunjukkan potensi dampak yang sangat luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT), UMKM di Kaltara tersebar di sejumlah sektor. Rinciannya, pariwisata sebanyak 14.548 unit, kuliner 6.227 unit, kerajinan 611 unit, perumahan rakyat 468 unit, serta kesehatan dan kecantikan 182 unit.
Besarnya potensi tersebut, menurut Zainal, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk membangun ekosistem usaha yang lebih kuat.
Persoalan yang masih dihadapi pelaku usaha meliputi pemenuhan legalitas, keterbatasan akses permodalan, pencatatan keuangan, manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, hingga pemasaran dan distribusi.
Tantangan itu semakin kompleks mengingat kondisi geografis Kaltara yang memiliki wilayah perbatasan serta jarak antardaerah yang relatif jauh. Situasi tersebut turut memengaruhi distribusi produk dan jangkauan pemasaran pelaku usaha mikro.
Karena itu, penguatan UMKM dinilai tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan peralatan maupun modal. Pelaku usaha juga membutuhkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan bisnis.
“Penguatan usaha mikro tidak cukup hanya melalui bantuan peralatan atau modal, tetapi wajib disertai peningkatan kemampuan manajemen, pencatatan keuangan, inovasi produk, dan pengelolaan risiko,” tegas Zainal.
Selain pengembangan usaha, aspek pelindungan juga menjadi perhatian pemerintah. Zainal menilai kepastian berusaha perlu diperkuat melalui akses jaminan kredit, pelindungan sosial, jaminan kesehatan, serta pendampingan hukum dan usaha.
Dalam rangkaian festival tersebut, Pemprov Kaltara juga menjalin kesepakatan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bagian dari upaya penguatan UMKM. Pada kesempatan yang sama, BRI menyerahkan bantuan satu unit ambulans kepada Pemprov Kaltara untuk mendukung pelayanan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Kaltara berharap kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperluas dukungan terhadap pelaku usaha mikro.
Penguatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada kemudahan memperoleh legalitas, tetapi juga mampu mendorong peningkatan produktivitas, perlindungan usaha, serta perluasan pasar produk lokal Kaltara. (*)
