KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Seluruh 38 penerima hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun anggaran 2025 telah menuntaskan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Berkas laporan tersebut kini telah terkumpul lengkap dan diserahkan kepada Inspektorat Provinsi Kaltara.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltara, Muh. Rosyit, mengatakan penyelesaian LPJ tersebut dilakukan setelah sebelumnya sejumlah penerima hibah mengalami keterlambatan akibat kendala administrasi.
Menurutnya, keterlambatan bukan disebabkan penerima hibah tidak melaksanakan kewajiban pelaporan, melainkan karena sebagian pengurus belum memahami tata cara penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
“Bukan tidak ada LPJ, tetapi memang ada keterlambatan karena tidak semua penerima hibah ini terbiasa dengan administrasi keuangan,” kata Rosyit di Kantor Biro Kesra Kaltara, Rabu (11/11).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Biro Kesra melakukan pendampingan langsung dengan melibatkan tim auditor. Langkah ini dilakukan agar penerima hibah memahami prosedur penyusunan laporan sesuai ketentuan.
Rosyit mengatakan, pendampingan dilakukan melalui diskusi dan bimbingan teknis secara langsung kepada pengurus penerima hibah, termasuk membantu menyelesaikan kendala administrasi yang dihadapi.
“Kami sadar, tugas pemerintah bukan hanya memantau dari jauh, tetapi juga membimbing. Karena itu, kami mengutus rekan-rekan dari Biro Kesra bersama tim auditor untuk turun langsung merangkul masyarakat,” ujarnya.
Ia memastikan, seluruh 38 penerima hibah yang sebelumnya mengalami kendala kini telah menyelesaikan kewajiban pelaporannya.
“Alhamdulillah, berkat kerja keras tim bersama masyarakat, semua dari 38 penerima hibah itu sudah clear. Berkas LPJ-nya sudah terkumpul lengkap dan langsung kami serahkan ke Inspektorat,” ungkapnya.
Meski seluruh dokumen telah diserahkan, penyampaian LPJ merupakan bagian dari kewajiban administratif penerima hibah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Pemprov Kaltara melalui Biro Kesra menyatakan akan terus memperkuat pembinaan dan pendampingan agar pengelolaan dana hibah ke depan berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.(*)
