
KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) baru di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Pembangunan fasilitas tersebut dinilai diperlukan untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas atau over capacity di sejumlah lapas di Kaltara.
Dukungan itu disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kaltimtara, Yan Rusmanto, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (17/11/2026).
Zainal mengungkapkan, persoalan kelebihan kapasitas di Lapas Tarakan dan Nunukan telah beberapa kali menjadi perhatian. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan penanganan serius karena berkaitan langsung dengan kelayakan fasilitas serta pemenuhan aspek kemanusiaan bagi warga binaan.
“Saya sudah beberapa kali menyampaikan persoalan ini. Kondisi lapas di Tarakan dan Nunukan sangat over capacity. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama, karena harus memperhatikan kelayakan dan sisi kemanusiaan,” kata Zainal.
Berdasarkan paparan Kanwil Ditjenpas Kaltimtara, tingkat hunian kedua lapas tersebut telah jauh melampaui kapasitas yang tersedia.
Lapas Tarakan yang dirancang menampung 460 orang kini dihuni 1.393 orang. Artinya, jumlah penghuni mencapai lebih dari tiga kali kapasitas ideal. Sementara Lapas Nunukan dengan kapasitas 352 orang saat ini menampung 1.123 orang.
Secara keseluruhan, jumlah penghuni lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kaltara telah melampaui 2.500 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.600 orang merupakan warga binaan yang tersangkut perkara narkotika.
Selain pembangunan lapas baru, pertemuan tersebut turut membahas kebutuhan fasilitas pemasyarakatan khusus perempuan serta pembangunan rumah rehabilitasi bagi pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika.
Zainal menyebut, penanganan persoalan narkotika tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Upaya pembinaan dan rehabilitasi juga perlu diperkuat agar penanganannya berjalan secara menyeluruh.
“Saya juga sudah berbicara dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai perlunya rumah rehabilitasi bagi korban narkotika. Ini harus menjadi perhatian bersama, sehingga selain penegakan hukum, upaya pembinaan dan rehabilitasi juga dapat berjalan,” ujarnya.
Dalam rencana tersebut, pembangunan lapas baru membutuhkan lahan seluas 10 hektare. Gubernur berharap rencana penyediaan fasilitas pemasyarakatan baru itu dapat segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari solusi mengurangi kepadatan penghuni lapas di Kaltara.
Sementara itu, Yan Rusmanto berharap pembangunan fasilitas pemasyarakatan baru dapat membantu mengurai kelebihan kapasitas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah Kaltara.
Besarnya jumlah penghuni dibandingkan kapasitas yang tersedia menjadi gambaran perlunya penambahan fasilitas pemasyarakatan, termasuk penguatan pembinaan dan rehabilitasi bagi warga binaan, khususnya yang terlibat perkara narkotika. (dkisp)

