Kamis, November 19, 2026
BerandaKaltaraBulunganPemprov Kaltara Bahas UMP 2027, Kesejahteraan Pekerja dan Kemampuan Pengusaha Jadi Pertimbangan

Pemprov Kaltara Bahas UMP 2027, Kesejahteraan Pekerja dan Kemampuan Pengusaha Jadi Pertimbangan

KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027. Pembahasan tersebut melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, akademisi hingga tenaga ahli melalui Rapat Pleno Dewan Pengupahan di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, yang membuka rapat mewakili Gubernur Kaltara, menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak hanya menyangkut peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga harus memperhatikan produktivitas dan keberlangsungan usaha agar iklim investasi di Kaltara tetap terjaga.

“Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan,” ujar Denny.

Ia menjelaskan, penetapan UMP dan UMSP 2027 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Sejumlah indikator ekonomi menjadi pertimbangan dalam penghitungan, di antaranya tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau Alfa.

Denny menekankan, penentuan nilai Alfa harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha, perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak, serta kondisi ketenagakerjaan di Kaltara.

“Seluruh proses penghitungan upah minimum harus menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Selain UMP, pembahasan juga mencakup UMSP yang menjadi instrumen perlindungan pengupahan bagi pekerja pada sektor-sektor tertentu. Penetapannya perlu memperhatikan karakteristik dan kondisi masing-masing sektor usaha.

Dalam rapat tersebut, Denny meminta Dewan Pengupahan Provinsi memastikan seluruh tahapan penetapan UMP dan UMSP berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung data yang valid.

Ia juga meminta agar pembahasan tidak hanya berorientasi pada besaran kenaikan upah, tetapi turut memperhitungkan kemampuan pengusaha sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak mengganggu keberlangsungan usaha.

Menurutnya, keputusan Dewan Pengupahan harus mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kaltara.

“Kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, saya berharap dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif serta mengutamakan kepentingan bersama demi terwujudnya Provinsi Kaltara yang semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

Rapat pleno tersebut turut dihadiri Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltara, H. Sanusi, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara, H. Asnawi, jajaran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh se-Kaltara. (dkispkaltara)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments