Daya Saing Produk Perikanan Tangkap Masih Rendah, DKP Diminta Pro Aktif Berkoordinasi ke Pusat

LAPORAN PIMPINAN KOMITE II DPD RI, HASAN BASRI (1)

Pimpinan Komite II DPD RI, Hasan Basri (tengah) di sela rapat paripurna sidang II tahun 2019-2020, di Senayan, Jakarta.

KAYANTARA.COM, JAKARTA – Dalam paripurna agenda (I) pembukaan masa sidang II tahun 2019-2020, anggota DPD RI melaporkan beberapa kegiatannya di daerah pemilihan (dapil).

Termasuk Hasan Basri, SE MH, selaku Pimpinan Komite II DPD RI dapil Kaltara. Dari empat tugas dan wewenang di Komite II yang dilaporkan Hasan Basri, salah satunya tentang pengawasan terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.

Bidang kelautan dan perikanan misalnya, senator Kaltara ini mengatakan, berdasarkan aspirasi yang disaring dalam agenda reses pertama di Kaltara pada 15 Desember 2019 hingga 5 Januari 2020, daya saing produk perikanan tangkap masih rendah.

“Dan kurang berkembangnya pasar domestik untuk produk perikanan tangkap dan pengamanan kualitas ikan,” katanya.

Selain itu, akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap terbatas dan kualitas SDM nelayan sebagian besar masih relatif rendah.

Permasalahan selanjutnya adalah menyangkut kesejahteraan nelayan harus terus diperjuangkan. Dengan begitu, diperlukan sinkronisasi program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Solusinya mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sebagaimana hasil audiensi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP), lanjut dia, Komite II dengan Menteri KP RI, Edhy Prabowo, Selasa (26/11/2019) lalu, bahwa Kaltara siap melakukan pembangunan balai benih udang windu dan memfasilitasi hibah tanah 50 hektar untuk budidaya udang windu.

“Dan berharap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara bisa ditindaklanjuti dan aktif melakukan koordinasi,” kata dia lagi. (adv)

Tugas dan Wewenang Komite II DPD RI Meliputi;

  • Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
  • Pengawasan BUMN dan BUMD
  • Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang no 38 tahun 2004 tentang Jalan
  • Pengawasan terkait pengelolaan sumber daya alam dan Pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya

Reporter: Mansyur Adityo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here