KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk segera meng-input data realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan melalui aplikasi e-Pengendalian.
“Paling lambat tanggal 15 Januari 2020 tiap OPD diminta untuk menginput kegiatan fisik dan keuangannya. Ini agar capaian realisasi fisik dan keuangan tahun anggaran (TA) 2019 dapat segara diketahui persentasinya,” kata Irianto.
Dijelaskan Irianto, berdasarkan data sementara dari Biro Pembangunan Provinsi Kaltara, per 31 Desember 2019, dari pagu anggaran sebesar Rp 2.793.404.486.168,25, untuk realisasi fisik mencapai Rp 2.390.316.218.814,17 atau sebesar 85,57 persen.
Sedangkan untuk realisasi keuangannya, mencapai Rp 2.357.488.288.728,44 atau 84,39 persen. “Ini merupakan data sementara, untuk data final capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan tahun anggaran 2019 baru dapat dilihat pada 31 Januari 2020,” urai Irianto.
Sesuai data juga, per 31 Desember 2019, seluruh paket kegiatan yang memiliki surat tugas sudah 93,64 persen atau hampir seluruhnya telah menyelesaikan lelang. Dan, 6,36 persen jumlah lelang yang dibatalkan. Sementara paket kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, 100 persen sudah melalukan lelang.
“Itu artinya, hampir seluruh paket kegiatan pada APBD murni 2019 telah dilelang. Bahkan untuk APBD-P 2019, 100 persen lelang telah dilaksanakan,” ungkap Irianto.
Realisasi APBD 84,39 Persen
Sementara itu, sesuai laporan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam rapat staf yang dipimpin oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah, Senin (6/1), realisasi anggaran belanja daerah Pemprov Kaltara pada 2019 mencapai 84,39 persen.
Dari alokasi belanja APBD 2019 setelah perubahan sebesar Rp 2,793 miliar lebih, terealisasi sebesar Rp 2,357 miliar lebih.Di mana, dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro di Lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara, Biro Humas dan Protokol yang mencatatkan realisasi tertinggi. Yaitu mencapai 98,16 persen.
Berkaitan dengan realisasi tersebut, untuk penggunaan APBD 2020, Gubernur Kaltara meminta kepada seluruh OPD untuk segera melakukan proses atau tahapan persiapan sejak awal. Irianto menginstruksikan kepada kepala OPD yang belum mengusulkan para perangkatnya secara administratif, agar segera membuat usulan kepada BPKAD.
“SK (Surat Keputusan) dan nomornya sudah ada, silahkan mengusulkan Penguasa Anggaran dan Bendaharanya. Nantinya akan terkait dengan penunjukan perangkat lainnya seperti PPK, pejabat pengadaan, dan PPTK.
Jangan sampai ada OPD yang tidak berjalan lancar karena bolanya nanti akan ada di masing-masing OPD,” bebernya.Sementara itu, mengantisipasi audit pendahuluan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas realisasi APBD 2019, dalam kesempatan itu Gubernur menginstruksikan kepada semua OPD dan Biro di lingkup Provinsi Kaltara untuk segera mempersiapkan laporan pertanggungjawaban (LPj).
Dengan dibuatnya LPj APBD 2019 oleh masing-masing OPD, kata Irianto, akan memperlancar arus data saat pemeriksaan BPK nanti. “Tidak lama lagi akan ada surat dari BPK untuk audit pendahuluan. Harapannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya kita dapat melayani saat mereka melakukan audit,” tutupnya.(humas/YL)
