KAYANTARA.COM, JAKARTA – Setelah tahun lalu mengusulkan dibuka Program Studi (Prodi) strata 1 (S-1) Keperawatan dan telah terealisasi, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie kembali mengusulkan penambahan Prodi di Universitas Borneo Tarakan (UBT). Kali ini Program studi S-1 Kebidanan yang diharapkan dibuka di UBT.
Usulan ini disampaikan Gubernur saat melakukan audensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Nizam di Jakarta, Selasa (25/02).
Gubernur mengungkapkan, usulan penambahan program studi ini merupakan kebutuhan masyarakat Kaltara. “Jika usulan ini disetujui, ini akan memangkas biaya studi bagi anak-anak Kaltara yang ingin melanjutkan studi S1 kebidanan maupun profesi. Selama ini anak-anak dari Kaltara harus ke luar daerah, karena belum ada di Kaltara,” kata Irianto.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Gubenur membawa serta Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris, Rektor UBT Prof Adri Patton dan Dirut RSUD Tarakan dr M Hasbi Hasyim.
Sebagai bentuk keseriusan, UBT sendiri telah menyiapkan sarana prasarana infrastrukturnya, termasuk sumberdaya manusianya, sebagai upaya pemenuhan syarat dibukanya prodi tersebut. “Aspek persyaratan itu sudah dipenuhi semua sesuai dengan rekomendasi dan evaluator dari Kemendikbud RI,” ucap Irianto.
Disampaikan Gubernur, ada 3 prodi yang diusulkan ke Kemendikbud. Dua prodi di antaranya, yakni S1 Keperawatan dan S1 Akuntansi diusulkan GUbernur kepada Menteri Ristek dan Dikti tahun lalu (sebelum digabung ke Kemendikbud), dan telah disetujui tahun lalu. “Tahun ini kita kembali mengusulkan Prodi S1 Kebidanan dan profesinya,” ulas Gubernur.
Sementara itu, Rektor UBT Prof Adri Patton mengungkapkan, masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan menempuh program studi (prodi) S-1 Keperawatan dan Kebidanan serta S-1 Akuntansi, tidak harus lagi jauh-jauh ke luar Kaltara. “Alhamdulillah, hari ini kami dikawal langsung oleh Gubenur, guna memastikan kembali usulan yang pernah kita sampaikan beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Menurutnya, ini adalah bentuk keseriusan pemerintah untuk memerhatikan sumberdaya manusia yang ada di Kaltara. Karena saat ini UBT, tidak hanya lagi diisi anak-anak dari Kaltara, tetapi lulusan SMA dari luar Kaltara juga tertarik untuk belajar di UBT. “Saya berterima kasih kepada Gubernur Kaltara yang telah banyak mendukung dan membawa kami sampai ke menteri. Responsnya beliau terhadap pengembangan dunia pendidikan sangat baik,” ungkapnya.
Adanya dua prodi tersebut, menurut Adri, mengikuti tuntutan masyarakat Kaltara. Program S-1 Keperawatan dan Kebidanan misalnya, memang berdasarkan keinginan para direktur rumah sakit di Kaltara. Hal itu dikarenakan, salah satu syarat rumah sakit untuk bisa meningkatkan akreditasi adalah SDM-nya harus S-1.
Sementara informasi yang diperolehnya, sekitar 85 persen perawat dan bidan yang bertugas di rumah sakit se-Kaltara lulusan D-3 Keperawatan dan Kebidanan. “Maka dari itu kalau rumah sakit menyekolahkan bidan dan perawat mereka ke luar atau ke Unmul Samarinda, pastilah tugas belajar. Paling banyak 1 tahun 3 orang,” ungkapnya.
Begitu juga dengan prodi akuntansi. Menurutnya, sebenarnya prodi akuntansi mendapat moratorium. Namun, Kaltara membutuhkan lulusan akuntan. Hal itu juga didukung oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Kaltara agar UBT harus membuka prodi akuntansi.(humas)
