Anggaran Penanganan Covid-19 akan Ditambah Menjadi Rp 60 M
KAYANTARA.COM, TANJUNG SELOR – Sebanyak 3.877 pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), termasuk guru satuan pendidikan menengah di dalamnya menyisihkan pendapatan bulanan untuk digunakan dalam pemberian bantuan langsung kepada masyarakat terdampak pembatasan aktivitas akibat wabah Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
Dana yang terhimpun kurang lebih mencapai Rp 640 juta. Kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, dana sebesar itu merupakan sisihan gaji bulan Maret dan April pegawai, dengan rincian Rp 500 ribu bagi pegawai eselon II, Rp 400 ribu eselon III, Rp 300 ribu eselon IV, dan staf sebesar Rp 100 ribu. Selain itu, Gubernur juga menyumbangkan dua bulan gajinya.
“Terima kasih kepada semua ASN Pemprov yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak pembatasan akibat pandemi ini. Ini adalah langkah yang mulia. Kita memang harus menjauhi wabah ini, tetapi ikat sosial harus terus kita pelihara,” sebut Gubernur dalam rapat staf di Gedung Gabungan Dinas Pemprov, Kamis (9/4).
“Masalah penanggulangan pandemi Covid-19 harus dilihat sebagai masalah kemanusiaan, kepedulian dan niat lurus serta komitmen kita bersama untuk bergotong royong mencegah dan menanggulanginya. Karena itu, jangan ada pihak-pihak yang berniat jahat mempolitisasi dan menyebar fitnah maupun hoax atau berita bohong, yang dapat mengganggu dan menghambat upaya pemerintah bersama masyarakat untuk menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Mari berpikir positif dan bekerja nyata untuk bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19 dan dampak ikutan diakibatkannya,” tambah Gubernur.
Tahap awal, paket bantuan akan disalurkan pada 20 April mendatang. Bantuan yang diberikan berupa beras 5 kilogram plus uang tunai. “Saya menginstruksikan agar lima hari sebelum pembagian, semuanya sudah siap. Dan pada saat pembagian bantuan, tidak perlu ada pengumpulan massa. Ikuti semua standar protokol kesehatan,” tuturnya.
Bantuan akan disalurkan kepada masyarakat terdampak pembatasan aktivitas yang belum mendapat program bantuan sosial dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Pekerja mandiri adalah sasaran utamanya, antara lain pedagang sayur, pedagang kecil lainnya, tukang ojek, dan buruh angkut. “Banyak juga karyawan hotel yang dirumahkan akibat turunnya okupansi hotel. Termasuk buruh bangunan, dan warung kecil kita akan beri bantuan dari gaji pegawia yang didisihkan,” ujarnya.
Agar tepat sasaran, Gubernur meminta organisasi perangkat daerah teknis seperti Disperindagkop, Dinas Sosial, serta Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan pendataan secara aktif. Penyaluran tahap pertama rencananya akan dibagi sebanyak 2.000 paket. Tahap selanjutnya akan dilaksanakan di pertengahan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Paket bantuan akan dibagikan secara proporsional ke lima kabupaten/kota.
Dalam rapat staf, Gubernur juga meminta Sekprov dan Kepala Bappeda melakukan revisi anggaran penanganan Covid-19. Anggaran percepatanan penanganan Covid-19 akan ditambah dari Rp 39 miliar menjadi Rp 60 hingga Rp 70 miliar. “Anggaran perjalanan dinas masih akan terus kita kurangi. Termasuk pengadaan-pengadaan yang tidak perlu. Termasuk pengadaan ATK saya minta ditekan,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur juga meminta semua ASN Pemprov menjalankan aturan work from home(WFH) dengan baik. Bagi ASN yang memanfaatkan situasi ini dengan pulang kampung, akan dijatuhkan sanksi berupa pemotongan insentif dan terancam diberhentikan dalam jabatan. “Bekerja dari rumah bukan berarti libur. Jangan memanfaatkan situasi,” tegasnya.(humas)
