KAYANTARA.COM, TARAKAN – Sebelum meninggalkan Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka reses sebagai anggota DPD RI, Hasan Basri melakukan pertemuan dengan salah satu mitra kerjanya di Komite II. Yakni, Bandara Internasional Juwata Tarakan yang merupakan bagian dari Kementerian Perhubungan.
Dari tujuh anggota dewan dari daerah pemilihan Kaltara baik di DPR RI maupun DPD RI yang terpilih pada Pemilu 2019 lalu, hanya di Komite II DPD RI yang menjadi rekanan kerja Kementerian Perhubungan.
Jadi bukan alasan bagi Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri untuk menjaring aspirasi dari segenap pimpinan dan staf Bandara Juwata Tarakan pada 6 Juni 2020 lalu.
Didampingi Kepala Bandara Juwata Tarakan Agus Priyanto, di hadapan sejumlah staf bandara terbesar di Kaltara itu, Hasan Basri memaparkan peranannya selama bertugas di Jakarta. Terutama hubungan kerja Komite II yang terjalin dengan baik bersama Kemenhub, khususnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Tak hanya Menhub, Hasan Basri juga dikenal akrab dengan 10 menteri lainnya yang menjadi mitra kerjanya di Komite II DPD RI. Sebut saja Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Syahrul Yasin Limpo, Menteri BUMN Erick Thohir dan sejumlah menteri lainnya.
Seperti reses-reses di tempat berbeda, usai memaparkan peranan Komite II dan tugas serta wewenangnya, Hasan Basri memberi kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan usulan dan keluhan terkait fasilitas dan pengembangan Bandara Juwata Tarakan.
Sehingga disimpulkan ada beberapa poin yang telah dibahas bersama pihak bandara, diantaranya terkait aturan protokol kesehatan Covid-19, dan pengembangan bandara.
“Agenda saya hari ini adalah silahturahmi sekaligus memantau dan mendengar aspirasi dari pihak bandara yang dibawah naungan Kementerian Perhubungan yang merupakan salah satu mitra kerja saya di Komite II DPD RI,” ujar Hasan Basri kepada wartawan.
Tak hanya berdiskusi, kegiatan ini dilanjutkan dengan pemantauan ruang publik di Bandara Juwata Tarakan. Saat itu, aktivitas penerbangan di bandara sangat sepi dari pengunjung lantara seluruh maskapai setop mengangkut penumpang terkecuali pesawat kargo.
Mengenai aturan protokol kesehatan Covid-19 di bandara, Hasan akan menyampaikan ke pemerintah pusat baik melalui Kementerian Perhubungan maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mensinkronisasikan aturan yang diterapkan secara seragam sebagai panduan aktivitas di daerah.
“Paling tidak aturan orang yang mau berangkat bisa menjadi satu di pemerintah pusat, sehingga menjadi panduan bersama untuk aktivitas bandara di daerah, seperti di Bandara Juwata Tarakan ini disamping ada aturan pemerintah daerah,” jelasnya.
Hal ini dimaksudkan agar pihak maskapai penerbangan tidak merasa terbebani dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena tidak saling sinkron.
Mengenai pengembangan Bandara Internasional Juwata Tarakan rencananya landasan pacu akan diperpanjang seluas 2.500 meter. Hal ini agar bandara ini dapat dilalui dua arah saat pesawat take off (lepas landas) maupun landing (mendarat).
“Selama ini pesawat hanya landing dan take off satu sisi saja dari arah barat atau laut, karena dari arah timur terhalang gunung, jadi diperlukan perpanjangan landasan menjadi 2.500 dari 2.250 meter saat ini,” jelasnya.
Alasan lain, perpanjangan landasan pacu agar Bandara Juwata Tarakan juga bisa didarati pesawat yang berkapasitas lebih besar lagi. Namun, untuk merealisasikan wacana ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan harus mengelontorkan dana sekitar Rp1,2 triliun dengan waktu pengerjaan sekitar empat tahun.
“Perpanjangan runway mengacu master plan pengembangan bandara Juwata. Tapi rencana ini tergantung ketersediaan anggaran di pemerintah pusat.
Nah ini kita perjuangkan di pusat. InsyaAllah dalam RDP dengan pihak kementerian akan kita sampaikan,” bebernya. Dalam kesempatan itu juga, pria kelahiran 43 tahun silam ini menyalurkan bantuan kepada warga kurang mampu di Tarakan.
Kegiatan sosial dibarengi reses juga dilakukan sehari sebelumnya bersama Satgas BUMN Kaltara di ruang pertemuan PLN UP3 Tarakan.
Turut hadir dalam penyerahan diantaranya Kapolda Kaltara Irjen Pol Indrajit, Wakapolda Brigjen Erwin Sapma, Komandan Korem 092 Maharajalila Kolonel Inf. Suratno, Dandim 0907 Tarakan Letkol Chandra, pimpinan RSUD Tarakan, dan Wakil Walikota Tarakan Effendi Djuprianto.
Hasan Basri berharap bantuan yang terealisasi atas kerja sama dengan mitra Komite II DPD RI sekaligus Satgas BUMN Covid-19 di Kaltara ini, bisa meringankan beban masyarakat yang disalurkan melalui lembaga penyalur di berbagai organisasi keagamaan.
Khusus bantuan alat pelindung diri (APD) ke RSUD Tarakan dan RSU Kota Tarakan, ia berharap bisa mensupport tugas tenaga medis.
“Kita juga mengajak kepada semua pihak untuk turut berpartisipasi dalam penanganan Covid-19. Saya secara pribadi sudah melakukan berbagai upaya sejak merebaknya kasus corona ini di Kaltara mulai dari pembagian sprayer, penyemprotan disinfektan, pembagian sembako, masker dan lainnya. Namun upaya itu sangat kecil dibandingkan musibah yang kita alami ini, sehingga semua pihak perlu berpartisipasi aktif dalam penanganannya,” katanya.
“Harapan itu Alhamdulillah terealisasi hari ini dengan respon cepat dan dukungan penuh dari Satgas BUMN Covid-19 sebagai Mitra kerja kami,” tambah alumni Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ini.
Dia menambahkan sejak muncul Covid-19 di Indonesia sampai sekarang, bantuan yang disalurkan perusahaan BUMN di Kaltara sudah mencapai kurang lebih Rp 2 miliar.
Adapun bantuan yg diserahkan langsung oleh Hasan Basri berupa sembako dan alat Kesehatan yang berasal dari PLN Peduli, Telkom, Pertamina EP, dan Pelindo IV Cabang Tarakan.
Sementara penyalurannya dipercayakan ke berbagai ormas dengan unitnya masing-masing. Seperti Lazis Muhammadiyah, Lazis Nahlatul Ulama, Wahda Islamiyah WIZ Wahda, Baznas Tarakan dan unit penyalur lainnya.
“Semoga upaya-upaya yang kita lakukan selama ini bisa saling menguatkan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini,” harapnya.
Sebelum kembali ke Jakarta, di sela kunjungan kerja Hasan Basri menitipkan sejumlah pesan penting terkait penanganan percepatan Covid-19.
Ia mengharapkan segala keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.
“Mengenai penanganan Covid-19 di Kaltara ini saya berpesan jangan diselesaikan dengan cara sendiri tapi harus bersama dengan Forkopimda seperti TNI dan Polri,” pesan senator DPD RI asal Kaltara ini.
Hal itu bertujuan untuk mengkondisikan ketentraman dan kenyamanan roda perekonomian masyarakat di tengah Covid-19 yang serba sulit saat ini. “Sebab, jika suatu kebijakan diambil secara sepihak atau sendiri pastinya akan berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat,” harap Hasan Basri.
Harapan yang sama juga diharapkan kepada jajaran apparat keamanan untuk tetap berkoordinasi dalam menjalankan tugas-tugasnya secara humanis. Begitu juga dengan Satpol PP yang memiliki protap berbeda dengan TNI Polri.
“Saya juga menitipkan pesan kepada masyrakat khususnya Kaltara untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19, karena sampai saat ini belum ada formula yang bisa menentukan penyakit ini,” kata Hasan.
“Saya juga menitipkan pesan kepada masyrakat khususnya Kaltara untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19, karena sampai saat ini belum ada formula yang bisa menentukan penyakit ini,” tambahnya.
Sejauh ini, Hasan mengatakan penanganan Covid-19 di Kaltara sudah baik. Apalagi peran serta pemerintah pusat dalam mendistribusikan APD sebanyak 9 kali. “Pelayanannya sudah cukup bagus, apalagi keamanan baik kepolisian maupun TNI saya melihat komunikasinya sudah berjalan dengan baik,” demikian Hasan Basri. (selesai/sur)
