KAYANTARA.COM, TARAKAN-Ketua KONI Kaltara, Muhammad Nasir, akhirnya angkat bicara soal mundurnya Tim Putra Futsal Kaltara pada ajang kualifikasi atau Pra PON 2020.
Dikatakannya, Tim Futsal Kaltara melalui Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Kaltara, tidak pernah mengonfirmasi terkait kegiatan yang dilaksanakan di Jatinangor, Kecamatan Sumedang, Jawa Barat tersebut. “Mereka (Asprov) tidak pernah berkomunikasi dan konfirmasi ke kami, baik tentang rencana kegiatan itu hingga menyatakan mundur,” tegasnya kepada Kayantara.com, Sabtu (21/12/2019).
“Seharusnya Tim Futsal ini koordinasi dulu ke cabornya (Asprov PSSI), setelah itu ke kami agar bisa dipecahkan bersama lalu diputuskan,” tambah Nasir. Sejauh ini, KONI mengetahui bahwa Pra PON 2020 dibawah naungan PSSI Kaltara hanya cabang olahraga (cabor) sepakbola, salah satunya kategori putri yang dilaksanakan di Tarakan.
“Kalau untuk futsal beberapa pun kami kasih bah, dengan catatan berapa kemampuan KONI Kaltara. Tapi, tidak bisa dipaksakan juga karena biayanya besar,” ucapnya. Dijelaskan Nasir, untuk menggelontorkan anggaran yang diajukan oleh cabor kepada KONI harus melalui verifikasi.
Dengan begitu, nilai anggaran yang diajukan oleh setiap cabor tidak harus sesuai dengan yang diinginkan. “Kami di KONI tidak sembarangan menggelontorkan dana begitu saja untuk cabor-cabor yang tidak jelas. Artinya, kalau dia di bawah naungan PSSI berarti Ketua PSSI-nya yang mengajukan anggaran. Tapi itu kan tidak dilakukan,” katanya
Masih dikatakan Nasir, beberapa waktu lalu PSSI provinsi mengajukan proposal anggaran kegiatan sebesar Rp1,8 miliar ke KONI Kaltara. Namun, ketika diverifikasi hanya disepakati lebih Rp100 juta. “Sementara data itu baru masuk. Bahkan kegiatan (Futsal) itu bukan kemauan kita. Karena di KONI memprioritaskan cabor unggulan yamg betul-betul bisa mendapat medali, tapi bukan berarti kami menutup mata dengan cabor lainnya,” bebernya.
Sebut dia, anggaran KONI Kaltara pada 2019 sebesar Rp 7 miliar. Namun, pada kucuran pertama melalui APBD murni, hanya Rp 1 miliar yang diperuntukkan biaya operasional kesekretariatan KONI Kaltara. Kemudian, KONI Kaltara mengajukan penambahan sebesar Rp 6 miliar kepada Gubernur Kaltara hingga menjadi Rp 7 miliar.
“Perlu kita cermati bahwa anggaran KONI Kaltara tahun ini sangat terbatas untuk 30-47 cabor. Sehingga dengan anggaran sebesar (Rp7 miliar) itu kami membuat suatu aturan, salah satunya verifikasi,” demikian Nasir. (*)
Reporter: Mansyur Adityo
