Perlu Dana Besar, Kader Golkar Dipastikan tak Maju Pilgub 2020

Ketua DPD Golkar Kaltara, H.Arsyad Thalib saat foto bersama peserta rapat konsolidasi Tim Pilkada 2020 di Tarakan, siang tadi. (Foto: Mansyur/Kayantara.com)

KAYANTARA.COM, TARAKAN-Kader Partai Golkar dipastikan tidak mengikuti pemilihan gubernur (pilgub) Kaltara yang dihelat serentak 23 September 2020.

“Di internal kader partai maupun saya sendiri menyatakan tidak siap, dan tidak ada yang maju di pilgub Kaltara tahun depan,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Kaltara, H. Arsyad Thalib, usai mengikuti rapat konsolidasi Tim Pilkada DPD Golkar di Tarakan, Jumat (27/12) siang tadi.

Menurutnya, besarnya dana operasional yang harus dikeluarkan oleh si bakal calon di Pilgub Kaltara tersebut, menjadi alasannya dan kadernya untuk tidak ikut bertarung. “Dana di pilgub itu cukup besar, jadi saya tidak fokus ke situ. Kader lainnya juga tidak ada yang siap. Kalau ada pasti ada yang mendaftar, tapi kita jaring juga,” ungkap suami mantan Wakil Bupati Nunukan, Hj. Asmah Gani ini.

Terkecuali, lanjut dia, pemilihan bupati (pilbup) di empat kabupaten di Kaltara, seperti Bulungan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung. “Di Malinau informasinya Pak Marthin Labo tapi belum kami terima, begitu juga Syarwani di Bulungan, dan ada juga kader Golkar di Nunukan yang siap maju,” sebut Haji Arsyad, sapaan akrabnya.

“Di Nunukan sebenarnya Ibu Asmah Gani banyak yang minta untuk maju, tapi kondisi fisiknya tidak mengizinkan,” akunya. Diketahui, di DPRD Kaltara Golkar meraih 4 kursi melalui Pemilu 17 April lalu.

Sementara syarat minimal untuk mengusung calon di pilgub Kaltara paling sedikit 7 kursi. Artinya, Golkar masih butuh 3 kursi lagi guna memenuhi syarat minimal tersebut.

Rekomendasi DPP Diperkirakan Februari 2020

SEMENTARA itu, empat bakal calon yang telah mendaftar melalui partai berlambang pohon beringin ini akan diteruskan ke Tim Pilkada DPP Partai Golkar dalam waktu dekat. Keempat bakal calon itu adalah dr Jusuf Serang Kasim, Irianto Lambrie, Udin Hianggio dan Muhammad Yunus Abbas.

“Setelah kita laporkan ke DPP, maka langkah selanjutnya kita tunggu julaknya (petunjuk pelaksanaan). Karena pengurus DPP sementara ini masih dimisioner dan masih menyusun kepengurusan yang baru,” jelasnya.

Surat rekomendasi DPP ke calon yang akan diusung Golkar pada pilgub nanti, lanjut dia, diperkirakan akan keluar pada Februari 2020.

“Meski nantinya pengurus baru DPP sudah dilantik, kami yakini tidak ada yang berubah signifikan terhadap julak, terutama apa yang sudah kami lakukan di Kaltara,” demikian Haji Arsyad. (*)

Reporter: Mansyur Adityo

Iklan



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here