Tawarkan MoU dengan Parlemen Korsel, Hasan Basri Promosikan Kaltara

KSP DPD RI Pererat Hubungan Ekonomi, Perdagangan dan Investasi dengan Korsel

Rapat pleno ke-7 BKSP DPD RI saat melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Korea, kemarin.

KAYANTARA.COM, JAKARTA – Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI telah menindaklanjuti kesepakatan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).

Tindaklanjut itu dilakukan melalui pertemuan dengan Duta Besar Republik Korea, pada pembahasan rapat pleno ke-7 BKSP DPD RI, Kamis (6/2/2020).

Para senator ini juga menawarkan membuat Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan parlemen Korea agar kedua lembaga tersebut memiliki ikatan yang lebih kuat lagi.

Anggota BKSP DPD RI, Hasan Basri, S.E.,M.H menyampaikan bahwa hubungan bilateral antara Korea Selatan (Korsel) dan Indonesia telah terjalin dengan baik.

“Harapan kita semua hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Korea Selatan lebih baik lagi di masa depan,” ungkap Senator Kaltara ini.

Selain membicarakan kerja sama daerah dengan Korsel, juga sounding rencana DPD RI untuk mengajak negara mitra terutama ASEAN membentuk forum senat.

Rencananya, pada 15-16 April 2020 BKSP DPD RI akan menyelenggarakan kegiatan Regional Diplomatic Meeting (RDM) di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

RDM adalah pertemuan antara pemangku kepentingan daerah dengan pemangku kepentingan dari luar negeri.

“Melalui pertemuan tersebut, potensi daerah khususnya Provinsi Kalimantan Utara akan kita promosikan kepada seluruh delegasi negara-negara yang hadir pada acara RDM BKSP DPD RI,” tambah Wakil Ketua Komite II DPD RI tersebut.

Lanjut dia, BKSP DPD RI memfokuskan progam kerja dalam menjembatani kepentingan ekonomi dan perdagangan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Salah satu progam yang dapat kita tawarkan kepada mitra BKSP DPD RI parlemen negara lain adalah kerja sama pembangunan potensi daerah,” ujarnya.

“Saya siapkan beberapa tawaran unggulan Provinsi Kalimantan Utara untuk bidang ekonomi, perdagangan, perikanan dan perkebunan, investasi serta pariwisata daerah setiap pertemuan BKSP DPD RI bersama parlemen negara-negara lain,” demikian Hasan Basri. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here