KAYANTARA.COM, TARAKAN – Figur yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Kaltara 9 Desember 2020, hingga saat ini belum juga diputuskan.
Akan tetapi, DPD PDIP Kaltara mengakui sangat menginginkan provinsi ke-34 di Indonesia ini dipimpin oleh seorang yang berlatar belakang dari angkatan.
“Cuma sampai sekarang semuanya masih berproses dan penjajakan,” ungkap Sekretaris Umum DPD PDIP Kaltara, Noorhayati Andris kepada Kayantara.com, Kamis (9/7).
Politisi perempuan ini mengungkapkan, ada seorang angkatan yang sudah dilirik PDIP untuk diusung pada pilgub Kaltara sejak enam bulan lalu. “Kenapa kami melirik dari angkatan? Karena kami ingin pemimpin Kaltara ini orang yang berlatar belakang angkatan,” kata dia lagi.
Ada beberapa alasan dan pertimbangan bahwa PDIP sangat menginginkan seorang berlatar belakang angkatan memimpin Kaltara lima tahun kedepan. Seperti, sebut dia, provinsi termuda ini berada di wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia yang rentan dengan berbagai persoalan nasional. Diantaranya, daerah perbatasan Kaltara tercatat sebagai zona merah peredaran narkoba, dan human trafficking.
“Kemudian kita ingin Kaltara ini menjadi suatu daerah yang aman, tentram dan damai. Sehingga bisa secepatnya menarik investor ke Kaltara karena punya jaminan bahwa Kaltara aman dan kondusif,” ujarnya.
Tak hanya itu, dalam beberapa tahun ke depan, Kaltara adalah provinsi terdekat dari Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia di Kaltim yang telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Pertimbangan lainnya, masih dikatakan Ketua DPRD Kaltara ini, jika pada pilgub Kaltara periode pertama 2015 lalu, PDIP menetapkan dukungan kepada pasangan calon berdasarkan kesamaan visi misi.
Namun, pada pilgub tahun ini PDIP akan lebih mengedepankan terhadap latar belakang seorang figur yang akan diusung ketimbang visi misi si bakal calon tersebut.
“Tapi karena PDIP ini hanya punya lima kursi di DPRD Kaltara, artinya masih butuh dua lagi untuk memenuhi syarat minimal pencalonan di pilkada, sehingga harus berkoalisi, maka koalisi dengan partai lain harus memiliki visi misi yang sama dengan kami dan bisa dipercaya,” tuturnya.
Selanjutnya, PDIP menginginkan pembangunan Kaltara ke depan bisa dirasakan seluruh masyarakat lapisan bawah. Sehingga terjadi perputaran uang di kalangan masyarakat garis bawah, tak hanya atas lalu dibawa keluar dari Bumi Benuanta.
“Makanya kami inginkan pemimpin Kaltara itu benar-benar orangnya bisa terbuka, misalnya bisa diajak berkomunikasi, menerima masukan, kritikan dari semua lini. Sehingga Kaltara bukan hanya satu orang saja yang punya pemikiran, tetapi seluruh elemen bisa menyampaikan keinginannya bahwa Kaltara mau dibawa ke mana,” bebernya.
“Kita tidak perlu punya seorang pemimpin terlalu pintar bicara, berteori, tapi jadilah pemimpin yang baik dan bijak. Mau bermasyarakat, tidak pilih-pilih dalam memberikan bantuan, mengayomi bukan menzalimi dan menghargai pendapat orang banyak, ramah dan tidak selalu merasa paling hebat, paling suci dan pintar,” sambungnya.
“Karena Katara butuh orang yang baik, kerja nyata, bisa mewujidkan keinginan masyarakat bersama para pejuang Kaltara, bukan membawa kita ke hayalan mimpi yang belum pasti oleh teori-terori dan janji-janji,” demikian Noorhayati. (sur)
